BERITABETA.COM, Ambon – Operasi Tangkap Tangan atau OTT kembali dilakukan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. OTT kali ini tim KPK menjaring 12 orang termasuk Bupati Kabupaten Bogor, Ade Yasin [AY], serta beberapa pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. Mereka ditangkap di Bandung Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pukul 23.00 WIB atau 01.00 WIT, Selasa malam, (26/04/2022).

Kronologis lengkap mengenai OTT yang dilakukan tim KPK terhadap Bupati Bogor dan kawan-kawan ini dipaparkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK yang disiarkan melalui Kanal Youtube KPK Kamis dini hari, (28/04/2022).

Pelaku pemberi dan penerima suap yang kena OTT tim KPK adalah; AY [Ade Yasin], Bupati Kabupaten Bogor, IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

RT PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. RF, Kasubag Keuangan Setda kabupaten Bogor. PK, Kepala BPKAD Bogor, AR Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, HN Staf BPKAD Kabupaten Bogor, AM Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub auditorat Jabar III Pengendali Teknis, AM Pegawai BPK Perwakilan Jabar Ketua Tim Audit Interen Entrim Kabupaten Bogor, IGTR Pegawai BPK Jawa Barat/Pemeriksa, HNRK Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat [Pemeriksa].

Ia menjelaskan, kronologis OTT yang dilakukan tim KPK terhadap 12 orang itu bermula dari laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan pemberian uang oleh Bupati Bogor AY melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim auditor BPK Perwakilan Jabar.

Kemudian Tim KPK bergerak melakukan upaya-upaya dalam rangka penyelidikan terkait perkara ini. Pada Selasa 26 April 2022, Tim KPK ke lapangan menuju ke salah satu Hotel di Bogor, Jabar.

Namun setelah para pihak menerima uang, mereka selanjutnya kembali ke daerahnya [Bandung], Jabar. Sehingga tim KPK secara teknis membagi tugas. Ada yang berangkat ke Bandung, dan lainnya mencari bukti yang telah dilakukan terkait dengan dugaan tipikor ini.

Tim KPK lalu mengamankan empat orang pegawai BPK Perwakila Jawa Barat di kediaman mereka masing-masing, tepatnya di Bandung pada Selasa malam, (26/04/2022). Tim kemudian membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Seterusnya, Rabu pagi (27/04/2022), tim KPK juga melakukan penangkapan di Bandung. Dalam kegiatan OTT lanjutan tim KPK mengamankan Bupati Kabupaten Bogor, AY, di rumahnya, serta pihak terkait lainnya yakni pejabat/aparatur sipil negara pada Pemkab Bogor.

Seluruhnya ditangkap di rumah mereka masing-masing, tepatnya di Cibinong Kabupaten Bogor, Jabar. Selanjutnya tim KPK membawa mereka ke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Dalam OTT ini, tim KPK berhasil menyita barang bukti alias barbuk berupa uang tunai sebesar Rp1.24.000.000 [satu milyar dua puluh empat juta rupiah]. Uang tersebut terdiri dari Rp570 juta tunai, dan uang pada rekening bank kurang lebih Rp454 juta.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti dimaksud, kata Firli, tim KPK selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya bukti formula yang cukup, sehingga perkara ini dinaikan ke penyidikan,” ungkap Firli.

Adapun berdasarkan keterangan dan bukti yang ada, kata dia, tim kemudian menetapkan oknum tersebut sebagai tersangka.

Yaitu; AY, Bupati Bogor periode 2018-2023 selaku pemberi [penyuap], MA Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor. IA Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, dan RT selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Adapun penerima suap yang ditetapkan sebagai tersangka adalah; ATM, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III Pengendali Teknis.

AM, Pegawai BPK Perwakilan Jabar/Ketua Tim Audit Interen Entrim Kabupaten Bogor. HNRK Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat [Pemeriksa], dan IGTR, Pegawai BPK Jawa Barat atau Pemeriksa.

RF, Kasubag Keuangan Setda Kabupaten Bogor, PK selaku kepala BPKAD Bogor, AR Sekretaris BPKAD Kabupaten Bogor, HN selaku Staf BPKAD Kabupaten Bogor.

Konstruksi Perkara

Firli membeberkan, AY selaku Bupati Kabupaten Bogor berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Bogor tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jabar.

Selanjutnya BPK Perwakilan Jabar menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan interim [audit pendahuluan],  atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun 2021.

Tim pemeriksa tersebut terdiri dari, ATM, AM, HNRK, IGTR dan WR ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sekitar Januari 2022 lalu, kata Firli, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA, dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim.

AY, lanjut Firli, menerima laporan dari IA dengan menyatakan laporan keuangan pemkab Bogor saat itu jelek, dan jika ada audit dari BPK Jabar akan berakibat pada predikat Opini Disclaimer.

“Selanjutnya AY merespon dengan mengatakan, diusahakan agar WTP,” ungkap Firli.

Sebagai realisasi kesepakatan, kata Firli, IA dan MA diduga memberikan uang tunai sekitar Rp100 juta kepada ATM di salah satu tempat di Bandung.   ATM kemudian mengkondisikan susunan tim audit sesuai dengan permintaan IA, dimana nantinya objek audit hanya untuk SKPD tertentu.

“Jadi, ada SKPD yang tidak dilakukan pemeriksaan atau dibatalkan,” beber Firli.

Proses audit dilakukan sejak Februari – April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya, tindaklanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan, dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.

Adapun temuan fakta tim audit pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan rute Kandang Roda Pakansari dengan senilai 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak [masih didalami lagi].

Selama proses audit diduga ada beberapa pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada tim pemeriksa. Diantaraya, dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta, hingga total selama pemeriksaan telah diberikan uang tunai sebesar Rp1,9 miliar.

Para tersangka tersebut dalam hal ini pemberi uang [penyuap] melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b, atau pasal 13 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun penerima dalam hal ini ATM, AM, HNRK dan IGTR, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK langsung melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka ini selama 20 hari kedepan, sejak 27 April 2022 hingga 16 Mei 2022.

AY, Bupati Kabupaten Bogor ditahan pada Rutan Polda Metro Jaya, MA di Rutan KPK Kavling C1, IA ditahan pada Rutan KPK Badan Kavling C1, RT ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, ATM ditahan pada Rutan KPK pada Pomdam Jaya, Guntur.

AM ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, HNRK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya, dan IGTR ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya.

KPK prihatin karena sampai saat ini masih ada oknum penyelenggara negara yang melakukan tipikor. KPK, kata Firli, telah melakukan berbagai upaya baik dengan upaya pendidikan masyarakat supaya sadar untuk tidak melakukan korupsi.

KPK pun tidak pernah berhenti untuk melakukan perbaikan system. Dengan system yang baik, maka celah dan peluang korupsi tidak ada.

Namun demikian, kata Firli, KPK terus melakukan penindakan. Karena KPK yakin upaya pendidikan masyarakat dan upaya pencegahan tidak mungkin menghilangkan praktik-praktik korupsi sampai 100 persen.

KPK mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersedia bersuara atas seluruh aktivitas korupsi yang terjadi di lingkungan masing-masing.

“KPK sungguh memohon bantuan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus bersama KPK bahu-membahu dalam rangka upaya pemberantasan korupsi,” ajak Firli.

KPK, kata dia, akan tetap bekerja tanpa lelah untuk berkarya kepada bangsa, mengabdi untuk negeri sampai Indonesia bersih dan bebas dari praktik korupsi. “Kita berdo’a semoga kita semua diberikan kesehatan dan Indonesia bebas dari korupsi,” harap Firli.

Terkait dengan penyidikan perkara ini, Firli mengaku, OTT serta penetapan para tersangka dimaksud, merupakan starting awal. Proses penyidikan perkara ini masih berlanjut.

“Sebagaimana kita ketahui bersama proses penyidikan ada serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti yang membuat terangnya suatu perkara atau peristiwa pidana dan menemukan tersangka. Nah sekarang itu sudah ada [delapan tersangka],” tutur dia.

Firli menegaskan, perkara ini tidak berhenti disini saja. Sebab, pihaknya masih akan melakukan pengembangan lebih lanjut. Tim penyidk juga masih perlu melakukan pendalaman terkait dengan berbagai pekerjaan terkait penangan perkara tersebut.

Tetapi yang pasti, kata dia, terungkapnya kasus ini karena ada keinginan dan kehendak Bupati Kabupaten Bogor, AY, yang mau bagaimana supaya Pemkab Bogor memperoleh predikat WTP dalam laporan pemeriksaan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun 2021. Disamping itu juga menindaklanjuti temuan laporan keuangan Pemda Kabupaten Bogor tahun 2020 lalu.

Pada 2022, lanjut Firli, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, Kabupaten Bogor saat itu memperoleh WTP. Sehingga, target tersebut juga ingin dicapai pada 2021 melalui keinginan Bupati Bogor, AY.

“Kemudain diminta dan ditugaskanlah beberapa staf Pemkab Bogor seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. ini menunjukkan ada kesatuan tujuan, maksud antara bupati dan perangkat pemda Bogor,”

“Kita harus pahami unsur sengaja itu setidak-tidaknya tau yang dilakukan, tau akibat yang akan terjadi, tau tujuan yang ingin akan dicapai, tau juga maksud yang diinginkan. Jadi, sengaja itu mengandung maksud tujuan, dan juga dengan maksud itu sendiri,” celutuknya.

Terkait uang Rp1,24 miliar yang disita oleh tim KPK dalam OTT, Firli memastikan, [uang] tersebut diberikan oleh Bupati Bogor AY dan kawan-kawan kepada penerima dalam hal ini oknum Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat.

“Sumber uang Rp1,24 miliar tersebut saya kira sudah sangat jelas ya. Pemberinya Bupati Bogor dan kawan-kawan kepada 4 oknum pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat yang juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka hari ini,” timpalnya.

Firli berjanji, setiap perkembangan terkait perkara ini akan diinformasikan kepada publik khsusnya lagi awak media, “Penyidikan pekara ini belum selesai,” kata Firli Bahuri.

Ketua BPK RI Prihatin

Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengtakan pada prinsipnya, BPK mendukung secara penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK dan KPK, kata dia, selalu bersinergi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dengan bersama-sama menjadi garda terdepan sebagai pembanting Antikorupsi [agency corruption] di negara ini.

“Untuk itu kami mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Kami juga telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini [OTT Pegawai BPK], yang dapat menjadi “Deterrent Effect” bagi siapapun yang melanggar nilai-nilai dasar tersebut,” kata Isma Yatun di tempat yang sama.

BPK sangat merasa prihatin dengan peristiwa di Kabupaten Bogor, yang turut melibatkan oknum pegawai BPK. Ia menyadari, kasus ini menjadi pukulan berat terhadap BPK, sekaligus peringatan dini [advance warning] bagi lembaga auditor milik negara tersebut.

Ia mengaku, langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak.

Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BPK RI Isma Yatun didampingi Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, bersama barang bukti berupa uang tunai yang disita oleh tim KPK dari hasil OTT terhadap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan kawan-kawan. /Foto Tangkapan Layar
Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BPK RI Isma Yatun didampingi Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, bersama barang bukti berupa uang tunai yang disita oleh tim KPK dari hasil OTT terhadap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan kawan-kawan. /Foto Tangkapan Layar

“Sejatinya kami selalu berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK. Yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan BPK dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK di manapun berada,” katanya.

Terkait dengan keterlibatan oknum pegawai BPK Perwakilan Jabar yang terjaring OTT tim KPK di Bogor, BPK RI telah menonaktifkan Ketua BPK Perwakilan Jawa Barat, termasuk beberapa staf yang masuk tim pemeriksa keuangan Pemda Kabupaten Bogor.

“Kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui majelis kehormatan kode etik di BPK,” lanjut Isma.

“Majelis kehormatan kode etik merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik BPK sebagai upaya mewujudkan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 3,” timpalnya.

Isma mengatakan, kasus ini akan dijadikan sebagai bahan pelajaran terhadap institusi yang dipimpinnya saat ini. “Tentunya peristiwa ini kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. BPK akan melakukan perbaikan,” katanya.   (BB)

 

Editor : Samad Vanath Sallatalohy