BERITABETA.COM, Ambon - Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bertempat di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/22).

Sebelum rapat dimulai, Gubernur Maluku Murad Ismail membuka Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pemukulan tifa.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan dalam menindaklanjuti arahan bapak presiden pada rakornas pengendalian inflasi 2022, maka pada hari ini dilaksanakannya rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2022 dengan tema perkuat sinergi provinsi kabupaten atau kota dan stakeholder untuk pengendalian inflasi.

Menurutnya, rapat koordinasi ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat Sinergi pusat dan daerah, maupun antar daerah, dalam usaha pengendalian inflasi, melalui berbagai langkah dan program guna menjaga stabilnya harga ketersediaan pasokan dan menjamin kelancaran distribusi.

"Perlu diketahui, setelah mengikuti cara bapak presiden pada rakornas pengendalian inflasi 2022, saya langsung memimpin rapat dan memerintahkan tim pengendalian inflasi daerah provinsi Maluku,"ujarnya.

Gubernur menjelaskan untuk melakukan langkah penanganan secara menyeluruh dalam pengendalian inflasi. Inflasi provinsi Maluku bulan September tercatat sebesar 0,34 persen Month to Month ( MTM ), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,71 persen dibandingkan dengan bulan Agustus tercatat sebesar 0,71 persen namun secara year on year pada September 2022 sebesar 6,89 persen year on Year ( YOY ).

Adapun komoditas, Lanjut Gubernur, yang mengalami deflasi pada bulan September 2022, meliputi lima jenis bahan pokok antara lain ikan layang ikan selar ikan tongkol bawang merah dan cabai rawit ini menunjukkan kemajuan tpid Maluku dalam menstabilkan harga.

Sedangkan 5 komoditi penyumbang inflasi Maluku pada bulan September 2022, meliputi bensin angkutan dalam kota, mangga dan cabe merah.

"Untuk itu saya meminta kepada tpid provinsi Maluku, Kota Ambon dan kota Tual, untuk proaktif dalam menjaga pasokan distributor harga bahan pokok Jalan Natal dan tahun baru sehingga tidak berdampak terhadap naiknya angka inflasi,"jelasnya.

Gubernur mengungkapkan selain hal tersebut di atas, saat ini Pemprov Maluku akan segera merealisasi 2% belanja tidak terduga dan dana transfer umum sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 134/pmk.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi Tahun 2022.

"Untuk itu saya menginstruksikan Kepada Bupati Walikota untuk segera mengalokasikan dana tersebut dan tidak perlu ragu-ragu dalam merealisasi kebijakan tersebut,"ungkapnya.

Gubernur juga mengungkapkan beberapa strategi dan langkah pengendalian yang telah dilakukan tpid provinsi Maluku antara lain.

Pertama, operasi pasar komoditas penyumbang inflasi yaitu bawang merah, cabai, minyak goreng, beras gula pasir, telur, kangkung ikan dan sawi. Pada pasar-pasar tradisional di Kota Ambon, melalui kerjasama dengan pemerintah kota Ambon, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.

Kedua, melaksanakan gerakan tanam cabai 110 hektar dan bawang Merah 66 hektar pada tanggal 20 September 2022 bersama 11 kabupaten atau kota di provinsi Maluku secara serentak.

Ketiga, melakukan kerjasama antar daerah antara Pemprov Maluku dengan Sulsel, Pemprov Maluku dengan DKI Jakarta, Pemerintah Kota Ambon dengan Kabupaten Probolinggo dan Kab Brebes terkait pasokan bawang merah.

Keempat, menyusun neraca pangan daerah dan aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional serta memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi.

"Hal ini saya langsung perintahkan Ketua TGPP Maluku untuk menanganinya. Saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota tual, yang telah berhasil mengendalikan inflasi pada periode bulan Mei hingga Agustus 2022,"kata Gubernur.

Gubernur juga mengatakan sehingga mendapatkan Dana insentif Daerah (DID) dimana saat ini capaian inflasi relatif terkendali sebesar 1,02% Month To Month (MTM), 4,98% Year On Year (YOY).

"Saya berharap dapat diikuti oleh pemerintah kota Ambon yang sampai saat ini capai inflasi sebelum 0,30 montomon dan 7,02% year on year yang relatif cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian khusus dan untuk 9 kabupaten/kota lainnya agar senantiasa menjaga pasokan distribusi dan harga bahan pokok,"harapnya.

Gubernur juga menambahkan khusus untuk para distributor dan agen agar mensuplai bahan pokok secara teratur dan tidak memainkan harga bahan pokok.

Selanjutnya usai pembukaan, Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dipimpin langsung oleh Sekertaris Daerah Maluku didampingi oleh Ketua TGPP Maluku, Kepala Biro Perekonomian Daerah, Kepala BI Maluku.

Pewarta : Febby Sahupala