Pertanyaan kritis mengapa dalam kondisi daerah miskin tapi jebujakan penganggaran lebih dominan belanja fisik, untuk apa belanja tanah, untuk apa belanja gedung & bangunan apakah gedung-gedung ada sudah tidak layak, untuk apa belanja jalan & irigasi dimana, sementara untuk apa saja belanja tak terduga.

Anggaran Belanja tahun 2021 sama sakali tidak berpihak kepada rakyat selain itu tidak tergambar akan memberikan dampak multiplayer efek ekonomi sosial dalam mendorong sektor-sektor kemakmuran dan pemberdayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya mendorong peningkatan penerimaan PAD.

Jadi jangan heran kalau daya beli masyarakat di kotanya maksudnya Kota Masohi menurun, akibat dari likwiditas rendah atau peradaran uang rendah dampak negatifnya adalah banyak usaha-usaha kecil menengah mengeluh dan terancam tutup.

Jangan heran pula jika  kemudian pada tanggal  25 Oktober 2021 ada rapat di Bina Graha yang dipimpin langsung staf KSP bersama Pemda Malteng untuk percepatan penyelesaian sejumlah masalah yang sebetulnya juga adalah masaalah-masalah lama contoh soal air bersih di Kota Masohi.

Dengan demikian jangan berharap Kabupaten Maluku Tengah mampu menyelesaikan persoalan-sosial kemasyarakat dan mungkin tidak bisa keluar dari himpitan kemiskinan, manakala pola penganggaran dominan "politik anggaran" yang hanya berpihak kepada kepentingan kelompok" ketimbangan "kepentingan publik/masyarakat".

Inilah salah satu gambaran sederhana yang secara kasat mata dapat dilihat dari arah kebijakan penganggaran dalam APBD Kab Malteng TA 2021 terkait dengan pembiayaan pembangunan daerah.

Konkulusi

Sebagai solusi untuk mendorong tiga Strategi yang disampaikan Pemda Malteng ; strategi mengurangi beban pengeluaran, strategi meningkatkan pendapatan & produktivutas dan strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Ketiga strategi tersebut harus linier atau diikuti dengan kebijakan penganggaran dalam APBD tiga tahun kedepan, sehingga target untuk menekan angka kemiskinan menjadi 0% ditahun 2024 bisa berhasil (*)