3.895 KK di Kota Ambon Belum Terima Bantuan Covid-19

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Zeth Pormes saat memimpin rapat di DPRD Kota Ambon
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Zeth Pormes saat memimpin rapat di DPRD Kota Ambon

BERITABETA.COM,  Ambon – DPRD Kota Ambon menyampaikan temuannya terkait   penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19 di Kota Ambon.

Paket bantuan yang telah disalurkan hingga tahap ketiga ini, ternyata masih ditemukan terdapat ribuan kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang terdata, tapi belum menerima bantuan.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Zeth Pormes kepada  wartawan di Ambon, Rabu (7/7/2020) mengatakan, masih ditemukan sebanyak 3.895 KK yang telah terdata namun sampai saat ini, belum juga mendapatkan bantuan.

Menurutnya, data tersebut ditemukan berdasarkan laporan dari Lurah, Kades dan Raja Negeri se- Kota Ambon dalam rapat koordinasi tentang penyaluran bantuan yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari 3.895 KK tersebut, 811 KK berada di 9 Kelurahan. Kalau jumlah 188 KK itu mendapatkan Rp1,8 juta dikali 3 bulan maka nilainya sekitar Rp.1,4 miliar.

Selain itu, ada juga tiga Desa/Negeri yang telah habis menggunakan pagu DD 35 persen dan ADD 60 persen, tapi masih ada ribuan masyarakat yang belum menerima bantuan, yakni di Negeri Batu Merah, Negeri Passo dan Desa Waiheru.

Jumlah KK yang belum terima bantuan tahap pertama hingga ketiga di tiga Desa/Negeri itu sebanyak 3.048.

“Jika dikalikan dengan Rp.1,8 juta, maka anggaran keseluruhan itu sebesar Rp. 5,4 miliar lebih,” kata Zeth Pormes

Dia mengaku, Walikota telah mengimbau kepada warga yang belum mendapatkan bantuan itu segera melapor ke Desa, Negeri dan Kelurahan atau ke Posko pengaduan Kota dan DPRD Kota Ambon.

Tapi, Komisi menyarankan agar seluruh Desa/Negeri yang belum menggunakan habis DD dan ADD untuk melakukan validasi kembali data calon penerima bantuan yang belum terdaftar sama sekali.

BACA JUGA:  Kerja Gustu Maksimal, Covid-19 Diharapkan Cepat Berlalu

Pagu anggaran di 27 Negeri dan Desa itu masih bisa mengakomodir. Karena untuk DD, rata-rata Desa/Negeri baru menggunakan 35 persen anggaran, belum sampai pada 60 persen penggunaannya. Bahkan ada negeri dan desa yang belum sama sekali menggunakan DD dan ADD.

Ia mengatakan, itu artinya kuota anggaran di 27 Negeri dan Desa itu masih ada. Sehingga jika disisir kembali, masih bisa mengakomodir warga yang belum tersentuh bantuan, selain dari Negeri Batu Merah, Passo dan juga Desa Waiheru.

“Ini perlu kita laporkan ke pimpinan DPRD dan Pansus untuk mengundang TAPD Pemkot Ambon guna mencari solusi bagi jumlah KK di Desa, Kelurahan dan Negeri,” terangnya.

Sebab, lanjut Zeth, jika dikalkulasikan, maka total anggaran untuk 3895 itu senilai Rp. 6 miliar lebih yang harus disiapkan untuk mengakomodir KK yang sudah terdata namun belum menperoleh bantuan.

“Jadi itu adalah keputusan rapat Komisi I DPRD untuk segera diantisipasi oleh Pemkot,” tegasnya. (BB-AHM)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire