BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan  jumlah anggaran untuk perbaikan fasilitas umum maupun milik pemerintah yang rusak akibat gempa tektonik di Maluku mencapai Rp200 miliar lebih.

“Hitungan anggaran perbaikan fasilitas umum dan pemerintahan yang rusak seperti Rumah Sakit, Sekolah, Pasar maupun gedung pemerintahan itu sebesar Rp200 miliar lebih,” kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Ismail Usemahu kepada wartawan di Kota Ambon, Rabu (6/11/2019).

Ia mengatakan, anggaran perbaikan kerusakan tersebut tidak termasuk dengan kerusakan yang menimpa rumah warga. Jumlah anggaran ini diakuinya telah disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Pempreov Maluku hanya tinggal menunggu,” jelas  Usemahu.

Menurutnya, setelah diusulkan, pengucuran anggaran perbaikan kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitude 6.5 SR  26 September 2019 lalu, selanjutnya akan dikoordinasikan ditingkat pusat.

” Ada kewenangan-kewenangan melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, sesuai fasilitas umum yang rusak itu,” tandas Usemahu.

Data terakhir dari hasil verifikasi lapangan yang dilakukan BPBD Maluku, tercatat kurang lebih 500 unit fasilitas umum dan pemerintahan mengalami kerusakan ringan, sedang hingga berat akibat diguncang gempa.

Ratusan unit fasilitas umum dan pemerintah ini tersebar di tiga kabupaten/kota. Masing-masing Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon, Provinsi Maluku. (BB-DIO)