Pemkot Ambon Diminta Lebih Intens Lakukan Persiapan Menuju PSBB

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally

BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar lebih intens melakukan persiapan menuju pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Meskipun, adminitrasi pengusulan PSBB oleh Walikota Ambon sampai saat ini masih diperoses untuk diajukan ke Gubernur Maluku untuk selanjutnya menunggu persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI.

“Kita meminta sejumlah persiapan sudah mulai dilakukan oleh Pemkot Ambon, baik itu terkait dengan pendanaan, personel, hingga jaring pengaman sosial,’kata Wally kepada beritabeta.com di Ambon, Senin (11/05/2020).

Menurut Wally, masih banyak warga yang belum memahami terkait dengan teknis PSBB. Khususnya, para pedagang yang masih belum mengetahui tentang aturan berjualan, apakah diperbolehkan atau tidak.

“Jika PSBB benar akan dilakukan, harusnya Pemkot Ambon sudah mulai melakukan sosialisasi yang masif pada masyarakat,” usulnya.

Legislator PKS ini berpendapat,  agar pemahaman bagaimana kondisi PSBB bisa sampai menyeluruh dan tidak menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan dikalangan masyarakat, Pemkot Ambon juga harus melakukan sosialisasi dengan melibatkan semua pihak dengan pemahaman yang sama perihal PSBB sampai ke level RT.

Wally juga menilai hal yang sangat penting adalah perlu data penerima bansos orang miskin baru. Sebab,  sampai hari ini di beberapa desa belum terealisasi, misalnya di desa Batu Merah. Ataupun Pemkot mengukur skema penyebaran Covid-19 sebelum dan sesudah PSBB nantinya.

Hal ini dimaksudkan, kata dia, agar dapat menjadi bahan yang lebih terukur untuk melakukan evaluasi sebelum dan setelah penerapan PSBB, sehingga pencapaian target dari penerapan PSBB dapat dilihat.

“Jangan sampai diterapkan PSBB, namun tidak ada target yang dapat diukur secara data,” bebernya.

Terkait kesiapan jaring pengaman sosial (JPS) dalam PSBB,  bantuan seharusnya sudah harus didistribusikan sebelum penerapan PSBB, agar mengantisipasi masalah kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA:  Menyoal PSBB, Pemkot Harus Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Penerapan PSBB ini, tambahnya, rentan menimbulkan dampak kepada masyarakat yang berpenghasilan harian dan mingguan.

“Pendataan masyarakat penerima JPS harus tepat sasaran dan diusahakan tetap diperbaharui untuk mengantisipasi jika ada yang tercecer,” terangnya.

Wally juga menambahkan, perlu dikaji kembali terkait keterbatasan yang akan diberlakukan, jangan sampai tukang ojek pun dilarang untuk angkut penumpang, apalagi ibu-ibu yang saat ini berjualan ta’jil dibatasi.

Para pedagang dan toko pun jangan sampai dilakukan pembatasan yang berlebihan sehingga akan menjadi sulit bagi semua orang yang tidak tersentuh bantuan sosial dampak covid.

Selain itu, pendataan yang akurat dari desa perlu benar- benar tepat sasaran, dan jika anggaran yang telah disiapkan pemerintah perlu dilakukan pengawalan, jangan sampai ada pihak tertentu yang bermain dalam kesulitan orang lain.

“Kita perlu nurani dan empati. Masih banyak masyarakat mengalami kesulitan akibat dampak dari Covid-19 ini,” tutup Aleg PKS ini (BB-ES)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire