Pemkot Ambon Usulkan Perpanjangan Masa PSBB

Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada Pers terkait rencana perpanjangan PSBB di kota Ambon, Jumat (3/7/2020)
Walikota Ambon Richard Louhenapessy saat memberikan keterangan kepada Pers terkait rencana perpanjangan PSBB di kota Ambon, Jumat (3/7/2020)

BERITABETA.COM, Ambon – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memastikan akan mengusulkan perpanjangan masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon. Keputusan ini diambil, setelah pihaknya mengkaji perkembangan terakhir dan menyimpulkan untuk memperpanjang kembali masa PSBB.

Untuk memuluskan rencana ini, Walikota Ambon mengakui, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku, TNI/Polri, BNPB maupun pihak akademisi terkait pelaksanaan PSBB.

Meski laporan terakhir dari evaluasi yang dilakukan bahwa Ambon telah mendekati zona orange, namun akan tetap mengusilkan perpanjangan waktu PSBB.

“Memang kita sudah sangat mendekati zona orange, tapi secara nasional, Ambon salah satu dari 53 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk zona merah. Maka setelah tanggal 5 Juli, kita akan menyurati Pemprov untuk perpanjang PSBB,” kata Richard Louhenapessy kepada wartawan di Ambon, Jumat (3/07/2020).

Ia menjelaskan, idealnya masa pelaksanaan PSBB itu selama 2 x 14 hari. Tapi apabila dalam perjalanannya, grafik Covid-19 di Ambon bisa ditekan hingga masuk zona orange, maka usulan perpanjangan PSBB itu bisa menjadi pertimbangan Pemprov Maluku.

Tapi, lanjut Richard, untuk sementara dalam kalkulasi Pemkot Ambon, maka PSBB akan diperpanjang sesuai dengan rekomendasi dari konsultan medis, untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi.

“Harapan besar kita, kondisi ini segera membaik. Tapi kalau kita mau mempercepat kondisi ini untuk segera baik, maka mari sama-sama mendorong, bukan hanya pemerintah, tapi juga dari swasta, media, akademisi maupun masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Richard, usulan DPRD untuk tidak dilanjutkannya PSBB, juga menjadi perhatian Pemkot Ambon. Tetapi, Pemkot melihat ini tidak hanya berdasarkan pengamatan, tetapi juga berdasarkan kajian akademisi.

Dalam kajian akademisi, diperkirakan situasi ini semakin membaik. Sehingga diharapkan dengan waktu pembatasan masyarakat ini, bisa betul-betul kembali lebih baik lagi.

BACA JUGA:  Pedagang Jazirah Wajib Punya KTP, Keterangan Sehat dan ID Card dari Indag

“Semua orang boleh berbicara, tapi kita pakai kajian akademisi untuk itu. Tapi kita berharap kondisi ini cepat membaik,” tandasnya (BB-AHM)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire