Anggota Komisi VII : Pemerintah Harus Tinjau Ulang Rencana Penghapusan BBM Beroktan Rendah

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty

BERITABETA.COM, Jakarta – Rencana pemerintah menghapus penggunaan bahan bakar minyak atau BBM beroktan rendah, yaitu Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90), karena tidak ramah lingkungan dinilai tidak tepat waktu.

Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty menyebut, rencana pemerintah melalui Pertamina tersebut merujuk pada Peraturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) No 20 Tahun 2017.

Pemerintah beralasan bahwa penghapusan BBM tidak ramah lingkungan tersebut disebabkan karena BBM dengan RON dan CN rendah hanya digunakan untuk mesin dengan compression ratio yang rendah.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari Perpres 191/2014 yang membatasi distribusi Premium di Jawa, Madura, dan Bali sekaligus mencabut subsidinya.

Namun rencana ini, tidak sepenuhnya diamini oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty. Saadiah menegaskan, kebijakan penghapusan premium, pertalite, dan solar dengan CN 48  yang akan dilakukan pada saat ini, tidak tepat.

“Ketiga jenis BBM tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang terpukul dengan pandemic Covid-19”, tegas Saadiah kepada wartawan Rabu, (1/7/2020).

Dia meminta, pertamina tidak asal hapus ketiga jenis BBM tersebut tanpa memberikan alternatif BBM yang ramah lingkungan dengan harga yang murah.

“Masyarakat masih menilai bahwa harga Pertamax dan Pertamina DEX masih sangat mahal dibandingkan Premium, Pertalite dan solar, sehingga akan sangat memberatkan apabila dipaksa untuk beralih kesana”, Saadiah berargumen.

Saadiah bersuara, mendesak agar Pertamina meninjau ulang rencana penghapusan BBM dengan RON dan CN rendah untuk saat ini.

Dia menandaskan masyarakat masih menghadapi dampak COVID-19 yang memukul seluruh aspek kehidupan.

”Penghapusan tiga jenis BBM  tersebut akan menambah beban masyarakat, di tengah kondisi sulit akibat dampak covid-19,”  kata Saadiah.

BACA JUGA:  Komisi VII DPR RI Dorong Pembuatan Kapal Listrik Layani Daerah Kepulauan

Ia meminta agar Pertamina melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terhadap alasan diambil kebijakan tersebut.

“Kajian ini harus dilakukan secara detail oleh Pertamina. Tidak ujuk-ujuk. Tiba – Tiba.  Termasuk menimbang dampak negatifnya di masyarakat jika penghapusan tiga  jenis BBM ini dilakukan”, imbuhnya.

Politisi PKS ini juga meminta agar Pertamina lebih aktif mensosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium.

Kata Saadiah, jika dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut dan disampaikan dengan cukup baik kepada masyarakat.

“Agar tidak terjadi kepanikan publik yang akan mempengaruhi kondusifitas dalam negeri”, paparnya. (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire