BERITABETA.COM, Jakarta – Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) mengelurakan program Kartu Prakerja menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama empat Menko yang digelar, Senin (22/6/2020).

Program Kartu Prakerja ini dinilai tidak merata karena sistem online yang digunakan lebih condong menguntungkan masyarakat yang ada di wilayah Barat Indonesia.   Pasalnya, wilayah barat memiliki infrastruktur jaringan internet yang memadai, sedangkan masyarakat di wilayah Indonesia Timur sangat sukar mengaksesnya.

Hal ini disampaikan anggota Banggar DPR RI, Mercy Chriesty Barends di hadapan Menteri  Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang hadir dalam rapat tersebut.

Mercy meminta, program Kartu Prakerja ini dapat dievaluasi kembali, terutama menyangkut sistem online yang digunakan. Mercy menyarankan agar kedepan program Kartu Prakerja tidak hanya menggunakan sistem online tapi juga offline.

“Kami minta hal ini dapat dievalusi kembali dan jangan disamakan dengan wilayah barat. Sebab,  masyarakat di wilayah Timur Indonesia, terlebih lagi mereka yang berada di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) sangat sukar untuk mengakses program pemerintah ini,” tandas politisi PDI-P Dapil Maluku ini.

Mercy mengakui, pihaknya banyak mendapatkan laporan terkait dengan Kartu Prakerja ini. Bahkan ada yang mengatakan jangan- jangan mereka yang ada di Jakarta hanya memikirkan kawasan kontinental. Sedangkan kawasan pesisir pulau dan pegunungan yang sangat sulit mengakses Kartu Pra Kerja untuk meningkatkan skill diabaikan.

“Kami minta sistemnya jangan digeneralisasi. Skemanya mungkin bisa dibagi dua, yakni menggunakan pendekatan online dan Offline. Bagaimana caranya silahkan diatur oleh bapak-bapak selaku pemangku kebijakan,” pinta Mercy.

Ia menambahkan, apapun anggaran yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 pihaknya akan tetap mendukung penuh kebijakan yang ditempuh pemerintah, asalkan  pemberlakuannya harus adil.

Seluruh masyarakat yang ada di ujung timur harus bisa sama mengakses Kartu Prakerja sama seperti yang ada di ujung Barat dan Tengah.

Dalam rapat gabungan bersama Komisi VI, VII dan IX sebelumnya, kata Mercy  program Kartu Prakerja juga menjadi pembahasan yang alot, sebab dari besaran anggran Rp. 5,4 triliun yang disiapkan pemerintah, 60 persennya sudah terserap.

“Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki di tahun 2021. Artinya dari sistem saja sudah mendiskriminasi masyarakat karena Kartu Prakerja ini hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah yang maju dan progresif secara pengembangan IT,” bebernya.

Menanggapi sorotan ini, Mercy  kepada beritabeta.com mengakui Menko PKM Muhadjir Effendy sudah memberikan respon yang positif. Menko PKM mengakui persoalan akses Kartu Prakerja ini di tingkat Menko Ekonomi sendiri sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo. Dan dalam tahap New Normal Life akan dipertimbangkan untuk penetapan keputusan selanjutnya.

“Jadi nantinya ada dua skema yang akan digunakan, baik untuk online maupun offline yang digunakan. Nah, untuk daerah-daerah 3T atau yang sulit mengakses telekomunikasi sudah bisa merasakan hasilnya,” beber Mercy.

“Artinya kita sudah bisa bernafas lega, perjuangkan keadilan dalam akses anggaran Kartu Prakerja yang sebesar Rp5,4 triliun itu sudah bisa dinikmati di semua wilayah yang ada di Indonesia,” tutup Mercy (BB-DIO)