Ini Tanggapan Mengkeu Sri Mulyani Soal APBD Maluku

Menteri Keuangan Sri Mulyani

BERITABETA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan kepala daerah di Maluku terkait rendahnya APBD.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengecek transfer ke kabupaten dan kota serta provinsi baik yang berbentuk dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK).

Selain transfer, Kementerian Keuangan juga akan mengecek kebutuhan dari daerah terkait baik dari sisi kebutuhan anggaran maupun infrastruktur.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan memeriksa kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan baik oleh kementerian dan lembaga (K/L) ataupun oleh daerah sendiri melalui APBD.

“Perlu dilihat berapa belanja APBD dan seberapa besar belanja K/L di daerah itu, itu nanti akan dilihat,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip bisnis.com, Selasa (29/10/2019).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah pada APBD Provinsi Maluku sebesar Rp 2,66 triliun. Jika dibandingkan dengan yang diterima APBD Papua yang mencapai Rp 13,1 triliun, dana transfer ke daerah APBD Maluku memang jauh lebih kecil,

Sebelum meninjau posko pengungsi, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan para kepala daerah di Maluku. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait dengan penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019. Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait APBD Provinsi Maluku.

“Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam 9 malam sampai jam 10-an. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang,” ungkap Presiden, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (29/10/2019).

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.

“Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku,” jelasnya.

Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Jokowi mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur karena ketimpangan antarwilayah masih terjadu di Indonesia.

“Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti,” tandasnya.

Dalam pertemuan dengan para kepala daerah itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo (BB-BC)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire