BERITABETA.COM, Ambon – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang  disebut akan memberikan ‘perhatian khusus’ terhadap pembangunan di enam provinsi minus Maluku, membuat sejumlah kalangan di Maluku menjadi terkejut,  ‘jealous’ (cemburu) bahkan pesimis terhadap pembangunan di Maluku kedepan.

Pemerhati Sosial dan Ekonomi Maluku, M. Saleh Wattiheluw, SE, MM kepada beritabeta.com di Ambon, Rabu (19/6/2019) menilai, dengan keputusan memberikan ‘perhatian khusus’ terhadap pembangunan di enam provinsi     yakni,  Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua, sama halnya dengan Pemerintah Pusat (Pempus) kurang peduli terhadap pembangunan di Provinsi Maluku.

Menurut Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Maluku ini, saat ini spirit masyarakat Maluku  sangat kuat untuk membangun Maluku, bersama Gebernur dan Wakil Gubernur Baru, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019.

Namun, kata Saleh, adanya kebijakan presiden Jokowi untuk memberikan ‘perhatian khusus ‘ terhadap enam provinsi yang disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat bersama Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6/2019), membuat anak negeri ini menjadi kaget bahkan cemburu.

“Maluku ini masih punya  banyak masalah yang harus diselesaikan terkait dengan berbagai indikator makro ekonomi sosial dan non ekonomi.  Antara lain, masalah kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang tinggi, lapangan pekerjaan yang  kurang, investasi yang masih rendah. Harusnya, ‘perhatian khusus’ itu layak  diberikan kepada Maluku,’katanya.

Lebih jauh Saleh menjelaskan, ketiga indikator makro ekonomi ini sangat berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya akan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku, demikian juga indikator non ekonomi, saran pendukung infrastruktur relatif masih terbatas ( darat, laut, udara, telekomunikasi, listrik dll).

“Kita juga punya masalah lain terkait  dengan kualitas pendidikan yang rendah jika dibandingkan provinsi lain,  serta sejumlah tuntutan yang pernah diperjuangan,  misalnya penambahan  DAU lewat instrumen  Provinsi  Kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan tuntutan pemekaran  (DOB). Semua itu belum terwujud, harusnya Maluku juga diperlakukan yang sama,” urainya.

Dikatakan, melihat kondisi Maluku saat ini dengan indikator non ekonomi  kurang tersedia, maka sudah tentu  akan sangat  mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi Provinsi Maluku adalah Provinsi Kepualauan,  tidak heran kalau masih nampak  disparitas pembangunan  antar pulau,  antar kabupaten dan kota.  Dengan demikian maka  dapat dipastikan kondisi Provinsi Maluku akan  ketinggalan dengan pprovinsi lainnya di tanah air.

“Bagaimana mungkin Gubermur dan Wakil Gubernur Maluku yang telah meletakan pondasi untuk  membangun Provinsi Maluku kedepan lewat visi dan  misi yang telah  disampaikan dalam rapat koordinasi bersama alat kelengkapan DPRD Provinsi Maluku pada tanggal 10 Juni 2019, itu dapat terwujud, jika daerah kita tidak mendapat perhatian khusus itu,” tegasnya.  

Saleh menambahkan, Visi “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih, Terlayani, Terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ” dan Misi yang mengurai sejumlah aspek itu, tidaklah muda untuk dicapai jika kebijakan Pempus kepada daerah ini hanya berlangsung seperti sebelumnya.

Untuk itu, kata Saleh, adanya oreintasi pembangunan di Provinsi Maluku yang diarahkan pada pendekatan gugus pulau dengan penekanan  pada investasi dibidang perikanan, pertanian, peternakan, perhubungan,  pertambangan serta sumber daya alam, kesemuanya butuh anggaran sangat besar apakah bersumber dari APBD/APBN atau dari Swasta.

“Jika Pempus tidak memberikan perhatian khusus bagi Maluku lantas kapan masalah-masalah krusial yang harus diatasi melalui pembangunan sektor-sektor diatas bisa diwujudkan. Kita butuh kebijakan serupa sama seperti enam provinsi lainnya,” beber Salah.  

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai menggelar rapat bersama Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6). Adapun keenam provinsi yang dimaksud, Basuki hadir bersama sejumlah menteri terkait lainnya, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Menutup semua ini, mantan Dekan Fakultas Ekomoni,  Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta ini menambahkan,  meskipun penjelasan lanjutan akan ada langka berikut Pempus akan mengundang semua  kepala daerah di Indoneaia  baik provinsi, kabupaten/kota untuk membicarakan hal ini, namun dengan tidak masuknya Provinsi Maluku dalam kebijakan ‘perhatian khusus’ itu sama halnya dengan Pempus tidak peduli dengan pembangunan di Maluku.

‘Kita ini masih tertinggal jauh, kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya. Harusnya Maluku juga mendapatkan perhatian serupa, bukan saja Papua,” tandasnya (BB-DIO)