Proposal Maluku Masuk RPJMN, Gubernur Temui Moeldoko

Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku saat berada di Kantor Staf Presiden RI, Rabu (5/2/2020)

BERITABETA.COM, Jakarta – Upaya mengejar ketertinggalan melalui program percepatan pembangunan Maluku yang digalakan Gubernur Maluku, Murad Ismail, semakin menunjukkan titik terangnya.

Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko saat ditemui Gubernur mengakui, sebagian besar program usulan Pemerintah Provinsi Maluku telah diakomodir dalam RPJMN 2020-2024.

“Sementara program yang belum terakomodir dalam RPJMN akan diupayakan dengan kebijakan lain, sesuai aturan yang ada. Bila perlu akan didorong peogram yang teragendakan di tahun 2021, 2022 hingga 2024,” jelas Moeldoko saat menerima Gubernur Maluku dan rombongan diruang kerjanya, Rabu (5/2).

Kedatangan Gubernur ke Kantor Staf Presiden RI itu dalam rangka memantapkan realisasi proposal percepatan pembangunan Maluku. Gubernur juga memboyong Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Moeldoko sendiri didampingi Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP, Febri Calvin Tetelepta.

Dalam pertemuan itu, Moeldoko menjelaskan, berbagai program pembangunan infrastruktur yang terakomodir dalam RPJMN 2020-2024, seperti pembangunan moda transportasi Trans Maluku yang mengintegrasikan transportasi darat, laut dan udara.

Dalam rangka membuka keterisolasian di Maluku, sejumlah infrastruktur seperti jalan Lintas Seram, jalan di Kepulauan Babar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Lemola, Buru, dan pulau lainnya di Maluku, kini telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Pembangunan dan pengembangan beberapa bandara udara, pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, semuanya akan disesuaikan dengan RTRW dan kesiapan lahan, serta kesediaan partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini berharap, pertemuan ini adalah langkah awal dan Maluku dapat menindaklanjutinya dengan pertemuan teknis melalui OPD dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendiskusikan kebutuhan infrastruktur daerah Maluku dari tahun 2020 hingga 2024.

BACA JUGA:  Tolak Uang Koin, Melanggar Hukum, Kedaulatan dan Memicu Inflasi di Daerah

Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyampaikan rasa apresiasinya atas perhatian dan respon positif dari pemerintah pusat, terkhususnya Presiden RI Joko Widodo.

“Atas nama pribadi dan masyarakat Maluku saya mengucapkan terima kasih, semoga realisasi dari program percepatan pembangunan Maluku ini akan membuat kami bisa mengejar segala ketertinggalan,” katanya.

Ia mengakui, tanpa perhatian dan dukungan pemerintah pusat, maka Maluku akan terjebak dalam kemiskinan strukrural. Saat ini, kata dia, Maluku dinilai sebagai daerah tertinggal karena menjadi provinsi termiskin nomor empat dan daerah dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Luas wilayah Maluku yang lebih luas wilayah lautnya dari daratan, juga menjadi penyebab APBD Maluku sangat kecil untuk menunjang pembangunan di daerah ini.

“Untuk itu, saya dan tim datang kehadapan Bapak Komandan (Moeldoko, red) untuk kiranya Maluku dapat diperhatikan dalam pembangunan lima tahun kedepan,” harapnya.

Sementara itu, Febri Calvin Tetelepta, saat mendampingi Moeldoko menilai, pertemuan Gubernur dengan Ketua KSP ini sebagai pembukaan jalan. Selanjutnya akan ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD.

“Persoalan tanah dan masalah-masalah yang menjadi tugas pemerintah daerah harus diselesaikan, sehingga kehadiran pembangunan infrastruktur nantinya tidak akan ada masalah,” ujar Febri.

Dirinya juga menyinggung soal Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), akan didorong realisasinya. “Kedepan LIN akan kita dorong menjadi Perpres Khusus,” tandasnya. (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire