Diduga Selewengkan DD, Kades Waelihang Diadukan ke Kejari Buru

Armin Buton dan Sardin Buton saat menyerahkan laporan di Kejari Buru, Namlea, pukul 13.00 wit, Rabu (3/6/2020).
Armin Buton dan Sardin Buton saat menyerahkan laporan di Kejari Buru, Namlea, pukul 13.00 wit, Rabu (3/6/2020).

BERITABETA.COM, Namlea –  Kepala Desa (Kades) Waelihang, Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru, Erwin Wally dan iparnya mantan Kades, Soleman Buton, diadukan ke Kejaksaan Negeri Buru. Keduanya dilaporkan, menyusul terbongkarnya masalah pengadaan rompong bekas dan proyek jembatan dalam kebun yang dibiayai dari Dana Desa (DD)  TA 2019 dan TA 2018 lalu.

Laporan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan DD Tahun 2019 itu disampaikan secara tertulis melalui surat tertanggal 2 Juni 2020 dan dibawa langsung oleh pelapor Armin Buton dan Sardin Buton ke Kejari Buru di Namlea, pukul 13.00 wit, Rabu (3/6/2020).

Usai melapor ke Kantor Kejari Buru, Armin Buton kepada wartawan menjelaskan, di sana ia dan rekannya Sardin Buton diterima oleh Kasubsi Penyidikan, Prasetya D.N, SH.

“Beliau respon baik dan akan segera memanggil Kepala Desa untuk dimintai keterangan lebih lanjut,”beber Armin Buton.

Armin Buton membeberkan alasan atau dasar hukum dirinya dan Sardin Buton melaporkan dugaan penyalahgunaan DD ke Kejari Buru, yakni Undang-undang No.6/2014 Tentang Desa Pasal 68, Undang-undang No.20/2001 Pasal 41 atas perubahan Undang-Undang No.31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam laporan setebal tiga halaman itu, Armin Buton dan Sardin Buton mengadukan Kades Waelihang kepada Kepala Kejari Buru dan meminta intansi penegak hukum yang dipimpinnya itu dapat melakukan tindakan hukum dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Kondisi proyek jembatan dalam kebun yang dibangun tahun 2018.

Proses itu harus dilakukan terhadap sejumlah indikasi dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Desa Waelihang, Kecamatan Waplau, pada sejumlah program pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Wailihang. Dua hal yang menjadi sorotan para pelapor ini, yakni pengadaan rompong laut dan jembatan dalam kebun.

BACA JUGA:  Ada 19.573 Orang di Maluku Terpapar Narkoba

Ditegaskan keduanya, bahwa sesuai dengan papan informasi anggaran Pemerintah Desa Waeilhang  mencantumkan mata anggaran pekerjaan pengadaan rompong laut dalam dan pesisir Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah 3 unit dengan nilai anggaran keseluruhan Rp.153,576,500.

Namun terungkap yang dibelanjakan dicurigai adalah barang bekas. Barang dibeli dari oknum masyarakat yang berdomisili di Desa Namsina, Kecamatan Waplau, berjumlah 2 unit dan oknum masyarakat Desa Waelihang berjumlah 1 unit.

Sampai saat ini fakta di lapangan, pekerjaan proyek pengadaan rompong laut dalam dan pesisir tersebut amburadul dan tidak difungsikan. Hal ini terjadi lantaran alat penunjang seperti tali dan perlengkapan lainnya  tidak, ada atau tidak dibelanjakan sebagaimana yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2019 lalu.

Sementara iparnya Soleman Buton turut dilaporkan, dalam proyek jembatan di kebun juga bersumber dari  Dana Desa Tahun Anggaran 2018 lalu, semasa ia masih menjabat kepala desa.

“Soleman Buton selesai menjabat lalu diganti iparnya Erwin Wally,”terang Armin Buton.

Dijelaskannya, bahwa jembatan yang dibangun di areal perkebunan warga di nilai tidak tepat sasaran dan tidak ada transparansi dari mulai kejelasan nama pembangunan atau pekerjaan. Apakah jalan usaha tani atau jembatan usaha tani.

“Nilai anggaran tidak dipublikasikan dan tidak tepat pada sasaran pembangunan,atau pada jalan umum pertanian tetapi dibangun di dalam perkebunan warga masyarakat desa waelihang,”beber keduanya. (BB-DUL)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire