BERITABETA.COM, Ambon –  Sejumlah elemen pelajar dan mahasiswa asal Pulau Seram yang menagatasnaman diri sebagai Koalisi Seram mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta untuk memeriksa Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Yasin Payapo.

Mereka menilai Bupati SBB terlibat dalam kasus pengembalian uang yang dilakukan anggota DPRD SBB atas nama Hendrik Seriholo pada Paripurna DPRD setempat yang berlangsung pada Jumat (2/8/2019).

Desakan ini disampaikan dalam aksi demo yang digelar di pelataran  Gedung KPK RI, Jalan Kuningan Persada,  Setiabudi,  Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

Dalam rilisnya yang diterima beritabeta.com, Koalisi Seram yang menghimpun Pengurus Besar Pergerakan Pelajar Maluku dan beberapa organisasi Pemuda Maluku (Forum Mahasiswa Adat SBT Jakarta, Persatuan Mahasiswa SBB Jabodetabek dan  Barisan Muda Kapitang Yongkor) menguraikan sejumlah tuntutan yang diajukan ke KPK.

Video aksi demo yang digelar di pelataran  Gedung KPK RI, Jalan Kuningan Persada,  Setiabudi,  Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2019).

Koalisi Maluku menilai pengembalian segepok uang yang dilakukan Anggota Fraksi Partai Golkar pada Paripurna DPRD SBB dengan agenda laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018, yang juga dihadiri Bupati SBB, meguak adanya sebuah dugaan praktek suap yang dilakukan Pemkab SBB.   

“Uang yang diperlihatkan Hendrik, kabarnya sebagai hasil suap yang dilakukan  Pamkab SBB kepada  DPRD guna memuluskan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018,” tandas Kordinator Lapangan Irpan Kastella dalam orasinya itu.

Dengan  kejadian tersebut, maka  berdasarkan kajian Pergerakan Pelajar Maluku dan rekan Koalisi menyatakan bahwa Bupati SBB, Yasin Payapo telah melakukan tindakan penyuapan,  dan melanggar Undang-Undang,  tentang, tindak pidana suap dan korupsi.

Olehnya itu, mereka menilai KPK juga  harus melihat persoalan ini. Sebab, ada banyak kasus dugaan korupsi di Maluku terutama di Kabupaten SBB yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik.

Koalisi Seram juga menyampaikan tiga tuntutan yang tertuang dalam pernyataan sikap mereka kepada KPK yang meliputi :

  1. Meminta KPK untuk segera menyentuh kawasan Timur  Indonesia.
  2. Meminta KPK untuk jangan setengah-setengah menangani  kasus apalagi kasus korupsi terutama di Kabupaten SBB.
  3. Meminta KPK untuk sesegera mungkin  memangil dan memeriksa Bupati  Seram bagian Barat (SBB), Yasin Payapo.  Apabila terbukti,  maka segera di tangkap dan dipenjarakan sesuai dengan Undang-Undang. (BB-DIO)