Masyarakat Wahai Pertanyakan Dugaan Penyalahgunaan ADD-DD

Masyarakat Negeri Wahai saat mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Maluku Tengah, Senin (5/10/2020). Mereka mempertanyakan laporan dugaan pelanggaran ADD dan DD yang sudah dimasukan sebulan lalu. Foto: Istimewa

BERITABETA.COM, Malteng – Puluhan masyarakat dari Negeri Wahai Kecamatan, Seram Utara mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Senin (5/10/2020). Mereka mempertanyakan kejelasan laporan dugaan penyalagunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD), yang terjadi di wilayah mereka.

Mereka terdiri dari tokoh adat, tokoh pemuda dan juga saniri negeri. Tujuan mereka tak lain adalah mempertanyakan kembali laporan yang sudah dimasukan pada bulan lalu.

“Kita datang untuk mempertanyakan kejelasan Kejaksaan dalam menangani laporan kita pada bulan lalu.” ungkap salah satu pelapor.

Laporan dugaan penyalahgunaan ADD dan DD telah dimasukan oleh masyarakat setempat pada 10 Augustus 2020, namun hingga kini belum ada pemeriksaan atau pemanggilan. Mereka yang datang diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Hubertus Tanate

Diruangannya, Kacab Wahai menjelaskan, setiap laporan pasti akan ditindaklanjuti, namun ada beberapa kendala, sehingga membuat tahapan tersebut terlihat belum berjalan. Sisi lain juga belum ada anggaran.

“Ini cuma karna tertumbuk masalah penganggaran, jadi kita belum bisa maju,” kata Tanate.

Lebih lanjut dia berharap, kepada para pelapor agar bersabar, jika sudah revisi anggaran, pasti akan berlanjut untuk memproses laporan penyalahgunaan anggaran ADD dan DD Negeri Wahai.

Efiyal Saban, salah satu anggota Saniri Negeri Wahai mengatakan, masyarakat sangat berharap adanya peran aktif dari pihak Kejaksaan untuk menangani laporan yang telah disampaikan.

“Ada anggapan masyarakat bahwa laporan telah dicabut. Bahkan sebagian masyarakat menduga, jika kita sebagai pelapor sudah bekerjasama dengan Pemerintahan Negeri Wahai untuk menutup masalah ini,” katanya di hadapan Kepala Kejaksaan.

Sehingga, tegas dia, pihak Kejaksaan segera memproses laporan tersebut, karena masyarakat sedang menanti kejelasan atas laporan tersebut.

BACA JUGA:  KPK : Kepala Daerah di Maluku Jangan Sampai Korupsi

“Kami sangat mendukung proses hukum yang saat ini dilaporkan,” tegas Samsudin Maelan, Pimpinan Saniri Negeri Wahai.

Sebagai Saniri Negeri yang mendengar aspirasi masyarakat, lanjut Maelan, ia berharap agar pihak Kejaksaan mengambil langkah cepat untuk melakukan tahapan demi tahapan atas laporan ini.

“Sehingga tidak timbul hoaks di tengah-tengah masyarakat. Prinsipnya jika ada yang bersalah, harus diproses secara hukum,” harapnya. (BB-OS)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire