Bahas Geospasial, Uluputty Gandeng Badan Informasi Geospasial

Anggota DPR RI Saadiah Uluputty gelar webinar sosialisasi informasi Geospasial (data yang berkaitan dengan lokasi geografis ). Webinar berlangsung secara online dan offline, Rabu (12/8/2020)
Anggota DPR RI Saadiah Uluputty gelar webinar sosialisasi informasi Geospasial (data yang berkaitan dengan lokasi geografis ). Webinar berlangsung secara online dan offline, Rabu (12/8/2020)

BERITABETA.COM, Ambon – Anggota DPR RI Saadiah Uluputty gelar webinar sosialisasi informasi Geospasial (data yang berkaitan dengan lokasi geografis ). Webinar berlangsung secara online dan offline, Rabu (12/8/2020)

Diikuti 140 peserta secara virtual dan 20 peserta offline ini mengangkat tema “Pemetaan tata ruang dan atlas guna menunjang pembangunan provinsi Maluku”.

Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara di antaranya Kepala Badan Informasi Geospasial Prof. Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Sc  dan Saadiah Uluputty sebagai Keynote Speech serta Dr. Muhammad Amin Lasaiba, M.Sc Akademisi Universitas Pattimura dan Ryan Abadi, Perwakilan Badan Informasi Geospasial RI sebagai narasumber.

Menurut Uluputty, sejauh ini tata ruang kota dan beberapa wilayah di provinsi Maluku masih jauh dari kondisi terintegrasi, baik dari sisi integrasi sektoral maupun integral.

Perencanaan tata ruang, kata dia, merupakan suatu kebijakan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pemanfaat ruang kota dan juga beberapa ruang-ruang antar wilayah.

“Problematika penataan ruang beberapa dekade terakhir di Provinsi Maluku menunjukan bahwa prodak perencanaan kota khususnya di Provinsi Maluku dan juga beberapa kabupaten yang ada di provinsi Maluku dari kondisi yang terintegrasi baik dari sisi integrasi secara sektoral maupun integral ini membutuhkan kordinasi antara kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku,” ulasnya.

Sementara itu, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang tata ruang, Misalnya UU no 26 tahun 2007 dan UU No 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial. Dimana dalam beberapa pasalnya ada kewenangan untuk menyusun informasi geospasial tematik, bahwa wajib mengacu kepada informasi geospasial dasar dan informasi geospasial yang tematik.

“Pada tahun 2019 Pemerintah  menargetkan sejumlah kabupaten kota yang di Indonesia harus memiliki peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta digitalnya. Tujuannya untuk mempercepat proses transparansi perizinan serta integritas melalui online singel submetion dimana dalam perkembangan IT kita berharap bahwa provinsi Maluku juga menjadi satu provinsi yg juga tidak ketinggalan selalu terdupdate data RT/RWnya terutama data RDTRnya,” kata Uluputty.

BACA JUGA:  Pertama di Maluku, Teknologi Irigasi Pintar Diluncurkan di Malra

Uluputty melanjutkan berdasarkan informasi-informasi dan diskusi-diskusi yang digelar dalam bentuk webinar ini menjadi beberapa masukan serta catatan yang pihaknya dapatkan.

“Kami berharap bisa menunjang menjadi informasi yang terhimpun dan sebagaimana juga tadi ada beberapa hal yang menjadi satu catatan yaitu bagaimana potensi-potensi sumber daya alam ini kemudian bisa ditunjang dengan potensi sumber daya manusia yang baik agar bisa menunjang kesejahteraan bagi provinsi Maluku,” harapnya.

Sementara itu menurut Hasanuddin Zainal Abidin, Ketua Badan Informasi Geospasial RI, belum terpenuhinya data dasar dan peta dasar disebabkan beberapa permasalahan. Daerah masih belum paham tentang aspek pemetaan singgah dalam membuat standar KAK, penggunaan tenaga ahli dan penganggaran ini belum sesuai.

“Persoalannya karena banyak Pemda yang tidak menyadari penyusanan pembuatan peta rencana tata ruang perlu peta dasar yang up to date, detail dan akurat dan itu membutuhkan SDM yang baik,” kata Hasanuddin. (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire