Ajid Tihurua Bantah Terlibat Proyek BOS di Buru

Dana BOS

BERITABETA.COM, Namlea
Ajid Tihurua, mengklarifikasi dan membantah namanya disangkutpautkan dengan belanja dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja di 23 SD dan SMP di Kabupaten Buru.

Dalam penjelasannya kepada awak media, Senin siang (13/1/2020), Ajid Tihurua mengaku sangat terganggu dengan berita soal sebanyak 13 SD dan 10 SMP di Kabupaten Buru difatwa wajib belanjakan dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada PT Mutiara Permata Bangsa dengan item belanja jenis barang dan harga sudah diplot dari perusahan tersebut.

Dalam berita itu ada kalimat yang berbunyi, “Beberapa kepsek ini menyebut nama Ajid Tihurua dan seorang pengurus DPD II Partai Golkar Buru yang akrab dipanggil Bams. Konon keduanya intens melobi dan menghubungi para kepsek agar wajib belanja perangkat internet dari PT Mutiara Permata Bangsa.

Menanggapi ditulis namanya diberita itu, Ajid Tihurua meminta wartawan agar berhati-hati dan mengkroschek ulang sebelum menoreh nama dan marga dalam berita. Karena salah penulisan dapat berakibat fatal dan mengganggu privasi orang yang namanya ditulis tadi.

“Itu mungkin saja Ajid yang lain dan bukan saya Ajid Tihurua,”tegasnya.

Mantan pejabat yang telah pensiun ini, mengaku sangat terganggu dengan berita tadi, karena ada banyak kenalan yang menghubunginya setelah membaca berita tersebut.

Rekan-rekannya sempat berfikiran negatif dan ada yang mencap dirinya terlibat mafia proyek di Kabupaten Buru.

Kepsek yang menjadi narasumber di berita ini dan semua menegaskan kalau Ajid yang mereka maksud bukan marga Tihurua, melainkan Ajid Tualeka.

“Yang kami maksud Ajid Tualeka pak.Orangnya postur tubuh kecil.Kalau pak Ajid Tihurua, kami tidak kenal,”akui sumber yang juha para kepsek ini.

Senada dengan Ajid Tihurua, sumber di kepsek ini juga meminta awal media agar tidak sampai keliru menuliskan nama dan marga, sehingga infonya tidak berbias.

Menanggapi keberatan dari Ajid Tihurua ini, beberapa awak media yang sempat menuliskan berita itu, secara terbuka ikut menyampaikan maaf.

“Mewakili beberapa teman di Namlea kami mohon maaf atas tulisan yang mengganggu ini.Di dalam berita tersebut ada terjadi salah penulisan marga, seharusnya Ajid Tualeka.Tapi tertulis Ajid Tihurua,”kata Ketua PWI Buru, Lili Ohorella.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak 13 SD dan 10 SMP di Kabupaten Buru difatwa wajib belanjakan dana BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada PT Mutiara Permata Bangsa dengan item belanja jenis barang dan harga sudah diplot dari perusahan tersebut.

Jenis barang yang difatwa wajib dibeli dari PT Mutiara Pertama Bangsa sebagaimana tertera dalam formulir pesanan untuk BOS Afirmasi meliputi Tablet Advan G Tab 8 inch 8001 seharga Rp.2 juta.

Kemudian item belanja lainnya meliputi perangkat komputer Lenovo V130-14, infocus projector (INI 14xv), D-LINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabait Router (DIR-842) dan perangkat penyimpanan eksternal merk Toshiba Carvio Ready 3.0 dengan total harga Rp.23.999.999.

Sedangkan untuk BOS Kinerja wajib belanjakan satu perangkat komputer merk Lenovo V530-151CB PC, Laptop merk V130-14, jaringan nirkabel D-KINK Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router(DIR-842), serta penyimpanan eksternal merk Toshiba Carvio Ready 3.0 total senilai Rp.18.999.999.

“Kita sudah tidak bebas memilih belanjakan dana BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, mulai dari jenis barang, item barang dan harga barang semua sudah dipatok mereka,”keluhkan salah satu sumber kepala sekolah di Buru.

Menanggapi hal itu Kadis Pendidikan Kabupaten Buru, Abdurrahim Umasugi SPd MPd yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Senin lalu (6/1), menegaskan tidak ada arahan resmi dari Diknas yang dipimpinnya terhadap 23 kepala SD dan Kepala SMP.

Ia memilih tidak mau berkomentar banyak dan menjanjikan agar wartawan mendengar langsung keterangan dari bawahannya yang diduga mengarahkan para kepsek tersebut.

“Mereka tidak berada di tempat.Saya akan panggil agar mereka sendiri yang memberikan penjelasan langsung,”tegas Abdurrahim Umasugi.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun wartawan koran ini lebih jauh menyebutkan, pada TA 2019 lalu dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang dikucurkan pempus ke Propinsi Maluku sebesar Rp. 55,868 milyar dan dijatahkan untuk 256 sekolah yang dinilai sudah terjangkau pelayanan internet meliputi SD, SMP hingga SMA.

Khusus untuk Kabupaten Buru dikucurkan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja total sebesar Rp.7,822 milyar, untuk 13 SD, 10 SMP dan 3 SMA.

Nilai dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja untuk setiap sekolah berfariatif, karena disesuaikan dengan jumlah murid/siswa rombongan belajar di sekolah tersebut.

Untuk SD di Buru dua sekolah tercatat sebagai penerima terbesar masing-masing Rp.184 juta karena melaporkan jumlah murid sasaran prioritas sebanyak 80 orang.

Sedangkan untuk SMP penerima terbesar tercatat SMPN 11 Buru dengan siswa sasaran prioritas 150 orang.

Sebanyak 13 SD yang mendapat kucuran dana itu meliputi, SDN 4 Waeapo, SDN 9 Waeapo, SDN 6 Namlea, SDN 9 Airbuaya, SDN 4 Lolongquba, SDN 5 Waplau, SDN 5 Waelata, SDN 2 Airbuaya, SDN 11 Lolongquba, SDN 10 Lolongquba, SDN Karangjaya, dan SDN 13 Waelata.

Sedangkan 10 SMP penerima meliputi , SMPN 11 Buru, SMPN 6 Buru, SMPN 15 Buru, SMPN 20 Buru, SMPN 21 Buru, SMPN 22 Buru, SMPN 32 Buru, SMPN 30 Buru, SMPN 41 Buru, dan SMPN 31 Buru.

Namun yang memiriskan hati,dana BOS yang menjadi jatah 23 SDN/SMPN di Buru total sebesar Rp.6,136 milyar itu difatwa oleh oknum pejabat pada Diknas Buru, agar para kepala sekolah belanjakan seluruh dana tersebut lewat perantaraan BLIBLI di situs belanja online SILPAH yang dikelola Kementrian Pendidikan Nasional namun hanya pada satu perusahan tercatat atas nama PT Mutiara Permata Bangsa.

“Uang hanya numpang mampir di rekening sekolah dan kami difatwa wajib beli dari PT Permata Bangsa,”ungkap kepsek yang meminta agar namanya tidak dikorankan.

Beberapa kepsek yang ditemui mengatakan hal yang sama, mereka mengaku difatwa oleh oknum pejabat di diknas Buru dengan dalih kalau PT Mutiara Permata Bangsa sebagai perusahan pemenang tender di Kementrian Pendidikan Nasional yang memenangkan pengadaaan perangkat internet di sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

“Kalau PT Mutiara Permata Bangsa sudah menang tender, lantas kenapa dananya dikirim ke sekolah untuk dibelanjakan sendiri oleh sekolah?” beber para guru ini seraya menegaskan fatwa dari dinas juga tidak diperkuat bukti hitam atas putih dan hanya disampaikan secara lisan.

Beberapa kepsek ini menyebut nama Ajid dan seorang pengurus DPD II Partai Golkar Buru yang akrab dipanggil Bams. Konon keduanya intens melobi dan menghubungi para kepsek agar wajib belanja perangkat internet dari PT Mutiara Permata Bangsa.

BACA JUGA:  Bripka RL Dilaporkan ke Propam Polres Pulau Buru

Para kepsek ini telah disodori formulir pemesanan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Walau pemesanan melalui Blibli dan SIPLah, tapi tujuan beli hanya kepada satu perusahan PT Mutiara Permata Bangsa.

“Barang yang wajib dibeli juga sudah mereka tentukan.Padahal kalau dibelanjakan sendiri, kami bisa punya pilihan mencari perangkat dengan kualitas terbaik dan juga lebih murah,”beber sumber ini.(BB-DUL)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire