BERITABETA, Langgur – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terpilih periode 2018 -2023, Muhamad Thaher Hanubun (MTH) sampaikan  pidato perdana di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten tersebut.

Thaher menyampaikan dirinya selaku Bupati bersama Wakil Bupati periode 2018-2023 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas kepercayaan dan mandat yang diberikan masyarakat Malra kepada mereka untuk memimpin dan menjadikan Malra menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

“Mengutip amanat Gubernur Maluku bahwa konstetasi politik telah selesai, saatnya friksi dan perbedaan pilihan politik kita tinggalkan, kembali bersatu padu untuk menyongsong era baru”, ujar Thaher dalam  agenda rapat paripurna istimewa serah terima jabatan, Sabtu (03/11/2018).

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk memahami, mengenal dan mengerti Malra secara lebih dalam.

“Jangan lagi biarkan mata kita bengkak, hati kita tertutup melihat Malra lebih buruk,” katanya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malra 2005-2025, Thaher merumuskan visi pembangunan periode 2018-2023 yaitu terwujudnya masyarakat Malra yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan.

Menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten Malra untuk memperjuangkan pengolahan wilayah kepulauan ini, yang terdiri dari 68 pulau, sebagai salah satu gerbang terdepan NKRI.

Thaher menyatakan salah satu kawasan strategis nasional yang ditetapkan adalah Malra, di dalamnya ada Kei Besar yang ditetapkan sebagai wujud pulau terluar sesuai keputusan PP nomor 16 tahun 2017.

Pembangunan berkeadlian ditandai dengan distribusi kegiatan hasil pembangunan secara merata antarwilayah daratan dan lautan.

“Sehingga secara perlahan menghilangkan kesenjagan antarpulau Kei kecil dan Kei besar, sekaligus menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada didalam masyarakat,” katanya.

Visi pembangunan tahun 2018-2023 dijabarkan melalui optimalisasi kinerja dan kapasitas pemerintah Kab Malra, meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia dan perlindungan sosial yang berkualitas, mengembangkan ekonomi produk unggulan daerah yang kompotitif terserap di pasar.

Selain itu, mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas, dan terakhir mengembangkan pembangunan berbasis kewilayahan dengan pendekatan budaya, kearifan lokal dan masyarakat hukum adat.

Program strategis pembangunan daerah yang menjadi fokus perhatian dalam priotas selama 5 tahun pemerintahan dinamakan program “11 M” yakni, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pembentukan masyarakat hukum adat dan penentuan batas wilayah adat berbasis “ratschap” dan penyelesaian batas-batas wilayah ohoi dalam koridor hukum positif Indonesia.

Selanjutnya, membuka akses lapangan kerja baru, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kesehatan bagi masyarakat, mengembangkan ekonomi kerakyatan, mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka konektivitas, mengembangkan sektor perikanan yang berkelanjutan, mengembangkan ketahanan pangan lokal, mendorong pembentukan pemekaran kepulauan Kei Besar sebagai daerah otonom baru.

Mengembangkan kreativitas pemuda, pemberdayaan perempuan, seni budaya dan olah raga, serta menjadikan Malra sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, menciptakan Kabupaten Malra yang sejuk, aman dan damai dalam bingkai Ain Ni Ain melalui hubungan kemitraan dengan seluruh stekholder.

“Visi, misi dan program strategis membutuhkan dukungan dan peran serta kita semua, baik dukungan Dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, maupun perwujudan masyarakat Malra, seluruh jajaran pemda, stekholder terkait, serta dukungan seluruh masyarakat Malra dengan motto Sinergi Bangun Maluku Tenggara Cerdas dan Terang,” katanya.

“Momen ini juga kami mengajak partner pilkada demokrasi dalam pilkada Malra tahun 2018 agar dengan kekurangan dan kelebihan yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing untuk meninggalkan perbedaan dan menyatukan persepsi serta bergandengan tangan untuk membangun Malra dalam kemaslahatan masyarakat,” katanya menambahkan. (BB-DIO)