Diundang DPRD, 18 Pimpinan OPD di Pemkab Buru Tidak Hadir

Ketua Komisi A, DPRD Kabupaten Buru,Maser Salasiwa, SH saat memberikan penjelasan kepada wartawan di gedung DPRD Buru, Rabu (11/12/2019)

Maser Salasiwa : DPRD di Kabupaten Buru Dianggap Simbolitas Saja

BERITABETA. COM, Namlea – Komisi A DPRD Kabupaten Buru berang dan merasa diremehkan oleh mitranya di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru. Pasalnya, dari 19 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang mengikuti rapat, hanya satu kepala dinas yang hadir.       

Kondisi ini membuat rapat yang dihelat Komisi A DPRD Buru di ruang Komisi lantai II Gedung DPRD Buru, pada Rabu pagi (11/12/2019) menjadi ajang protes.

Pantauan beritabeta.com, hanya satu pimpinan OPD yakni Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ny.Ella Soleman SSTP MM yang hadir memenuhi undangan itu.

Akibatnya, Ketua Komisi A, Maser Salasiwa, SH sempat memprotes keras lalu menskorsing rapat sampai pukul 14.00 WIT, guna menunggu kedatangan para Kadis di rapat tersebut.  Apesnya, sampai batas waktu tersebut, para Kadis yang diundang juga tak kunjungung hadir.

“Kalau Kadis tidak hadir tanpa ada penjelasan dan hanya mengirim staf, cukup saja staf Komisi A yang rapat,”kata A Maser Salasiwa dengan kesal.

Kepada wartawan Salasiwa mengungkapkan, 19 Pimpinan OPD yang bermitra dengan Komisi A telah diundang untuk mengikuti rapat bersama. Namun, yang hadir hanya satu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan lainnya tidak ada kabar berita.

“18 Kadis tidak datang diwakilkan oleh sekertaris dan kepala bidang. Respon mitra di OPD ini seolah-olah tidak menghargai lembaga ini,”sesal Salasiwa.

Ditegaskannya, kalau kehadiran langsung para Kadis yang menjadi mitra Komisi A ini sangat urgen.

“Kita pingin tahu persoalan yang terjadi di OPD itu seperti apa.Makanya kita panggil mereka ke sini,”imbuh Salasiwa.

Akui Salasiwa,  Komisi A ingin mendapat langsung informasi dari para kepala dinas ini, karena informasi awal yang mereka sampaikan ternyata tidak sinkron dengan data dan informasi yang diperoleh Komisi A  saat kunjungan kerja  ke Kementrian Infokom dan Kementrian Desa Tertinggal di Jakarta, serta di Kantor BPN Maluku terkait dengan apa yang diinginkan dan dituntut oleh masyarakat.

Ia mencontohkan, pada pembangunan tower misalnya. Pada rapat awal OPD beralasan yang menentukan titik pemasangan tower adalah Kementrian Infokom. Namun saat di Kementrian Infokom, dipertegas di sana bahwa tower yang dipasang dan titik pemasangan disesuaikan dengan usulan atau permintaan Kabupaten Buru.

“Tapi sungguh luar biasa, respon dari pimpinan OPD sangat kurang bersahabat,”lagi sesal Salasiwa.

“DPRD di Kabupaten Buru ini dianggap simbolitas saja. Kemitraan itu tidak mampu dibangun oleh teman-temqn di OPD. Itu yang kita sesalkan. Saya selalu Ketua Komisi A sangat menyayangkan ini,”ketusnya lagi.

Salasiwa dan rekan-rekan di Komisi A turut menilai prestasi kerja para pimpinan OPD dalam membantu Bupati – Wakil Bupati Buru masih jauh dari target. Buktinya, dana kementrian yang mengalir ke kabupaten tergolong sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Maluku. (BBDUL)

loading...

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire