BERITABETA.COM, Piru – Tahun 2019 sudah berlalu tiga pekan, namun realisasi serjumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) belum rampung dikerjakan. Temuan ini terungkap saat berlangsungnya kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPRD Kabupaten SBB di Kecamatan Taniwel, Jumat (17/1/2020).

Dalam kunker untuk meninjau sekaligus melakukan pengawasan terhadap perkembangan pembangunan sejumlah fasilitas berupa Puskesmas dan pembangunan sarana pendidikan di kecamatan itu, rombongan Komisi II DPRD SBB menemukan beberapa paket proyek di kecamatan itu baru rampung 75 persen.

Ketua Komisi II DPRD Julius Maurits Rutasouw didampingi sekretarsi Komisi II Ode Masihu dan anggotanya, saat berkunjung di SD Kristen Niwalehu, Kecamatan Taniwel, melihat secara langsung proyek rumah dinas guru dan MCK belum rampung dikerjakan.

Menyikapi kondisi tersebut, rombongan Komisi II meminta agar pihak sekolah untuk segera menyelesaikannya pekerjaan yang tersisa, sehingga tidak berakibat pada temuan kerugian. Komisi II DPRD SBB juga berharap agar dalam pengelolan DAK harus dilakukan secara transparan dan dikelola oleh komite sekolah.

Selain meninjau beberapa pekerjaan di SD Kristen Niwelehu, Komisi II juga berkunjung di Puskesmas Taniwel, untuk memastikan jumlah pegawai dan pelayanan kesehatan.

Kunjugan ke Puskesmas Taniwel, juga ditemukan pada bagian lantai dua Puskesmas Taniwel  difungsikan, karena mengalami kerusakan. Kerusakan ini membuat bagunan sering tergenang air bila turun hujan.

Selain itu, ruang rawat nginap pada Puskesmas juga tidak memadai. Ditambah beberapa sarana dan prasaran kesehatan yang masih minim.

Sejumlah pegawai Puskesmas juga menyampaikan keluhan yang sama terkait kondisi bangunan Puskesmas itu, saat bertetap muka dengan rombongan Komisi II DPRD SBB.

Menyikapi sejumlah temuan ini, Ketua Komisi II DPRD SBB Julius Maurits Rutasouw menjelaskan, dari sisi pelayanan kesehatan, jika dilihat dari kesiapan tenaga yang ada di Puskesmas Taniwel sudah berjalan dengan maksimal.

Dengan jumlah tenaga sebanyak 79 orang yang terdiri dari 41 pegawai berstatus PNS dan sisanya merupakan pegawai honor daerah dan tenaga sukarela, tentunya kesiapan pelayanan di Puskesmas ini sudah cukup memadai.

“Pelayanan kesehatan di Puskesmas ini hanya  terkendala dengan kesiapan fasilitas, sehingga harus diperbaiki,” tandasnya.

Dengan temuan ini, kata dia,  pihaknya akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi bersama dengan OPD terkait melalui rapat dengar pendapat. (BB- AT)