Ketua DPRD Buru : Keharmonisan dan Kemitraan Harus Dijaga

Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny, saat berbincang serius dengan Wakil Bupati Buru Amos Besan usai sidang paripurna penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2020, yang berlangsung di ruang utama bupolo, Jumat sore (26/6/2020).
Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny, saat berbincang serius dengan Wakil Bupati Buru Amos Besan usai sidang paripurna penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2020, yang berlangsung di ruang utama bupolo, Jumat sore (26/6/2020).

BERITABETA.COM, Namlea – Ketua DPRD Buru, M Rum Soplestuny, meminta kepada rekan-rekannya agar selalu menjaga keharmornisan dan kemitraan dengan eksekutif.

Ia menyampaikan hal itu saat memimpin sidang  paripurna penyampaian hasil reses masa sidang kedua tahun 2020, yang berlangsung di ruang utama bupolo, Jumat sore (26/6/2020).

Sidang paripurna penyampaian hasil reses masa sidang kedua itu, dihadiri dua Wakil Ketua DPRD Buru, Dali Fahrul Syarifudin S.Kom dan Djalil Mukaddar SP. Beberapa anggota dewan terlihat berhalangan hadir.

Dari beberapa wakil rakyat yang tidak hadiri sidang paripurna itu, anggota asal partai Nasdem,  John Lehalima juga tidak kelihatan, pasca ia terlibat kericuhan dalam  rapat dengar pendapat, Rabu lalu (24/6/2020).

Dari pihak eksekutif, hanya Bupati Ramly Ibrahim Umasugi saja yang berhalangan.  Sebab sedang berada di luar daerah. Sedangkan Wabup, Amos Besan SH, Sekda Ilyas Bin Hamid SH MH, para asisten, staf ahli beserta pimpinan OPD, terlihat hadir di gedung dewan.

Mengawali sambutannya saat memimpin sidang paripurna ini Soplestuny menegaskan, kehadiran para wakil rakyat bersama eksekutf adalah sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintahan.  DPRD menjembatani kebutuhan konstituen di tiga daerah pemilihan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di daerah.

Terkait dengan itu, melalui momentum paripurna ini pula, selaku pimpinan DPRD, Soplestuny menyampaikan, bahwa insiden yang terjadi kemarin merupakan dinamika yang lumrah.

“Terjadi perbedaan persepsi dan paradigma mesti ada dalam setiap forum agar kita dapat menemukan satu alur pemikiran dan visi yang sama,”tandasnya.

Untuk itu, tiga pimpinan di DPRD ,  meminta agar hal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Semua pihak agar menahan diri, sehingga tidak ada lagi opini lain yang berkembang.

BACA JUGA:  Polres SBB Ajak Perbanyak Ibadah Pada Malam Pergantian Tahun

Rum meminta rekan-rekannya untuk menyadari bahwa DPRD  merupakan mitra pemerintah. Menyelenggarakan pemerintahan  adalah visi bersama DPRD dengan pemerintah di daerah.

Sehingga setiap kebijakan dibahas bersama dan dimediasi dalam rapat rapat dprd sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan.

“Sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa marwah lembaga perwakilan rakyat tergantung pada 25 anggota dprd dalam menyikapi sebuah persoalan,”tegasnya.

Lanjut Rum Soplestuny, di lembaga ini, kita tidak dapat berdiri di atas pendapat invidual, karena DPRD adalah keseleluruhan anggota dewan yang sikapnya diwujudkan melalui persetujuan seluruh anggota dalam forum tertinggi DPRD, yakni rapat paripurna.

Untuk itu, pimpinan dewan mengajak seluruh anggota DPRD untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan kemitraan lembaga ini dengan jajaran eksekutif, agar dapat meletakkan amanah keterwakilan  pada satu visi yang sama, kabupaten buru yang maju, menuju masyarakat bupolo yang mandiri.

Penyampsian hadil reses dari tiga dapil itu, dibacakan tiga anggota mewakili rekan-rekan yang lain.

Arifin Latbual SH yang juga Ketua DPC PDIP Buru, mewakili rekan-rekannya dari Dapil II, Waeapo, Lolongquba, Waelata, Teluk Kayeli dan Batabual, melalui pimpinan dewan mengharapkan pemerintah daerah agar mempercepat proses pemilihan.

Pemerintah daerah diminta pula melakukan  proses peningkatan status dusun menjadi yang telah layak untuk menjadi desa.

Para wakil rakyat dari dapil II ini menekankan perlu adanya fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelesaian masalah ganti tanah  kepada pemilik lahan terkait pembangunan bendungan waeapo oleh BWS Maluku.

Perlu juga Perhatian pemerintah daerah terkait insentif bagi tokoh-tokoh adat dan agama agar berjalan dengan baik.

Terkait dengan sebagian PTT yang lagi dirumahkan, karena dampak pandemi, para wakil rakyat dari tiga dapil ini meminta agar dicari solusinya dan ke depan  honor mereka juga harus dinaikan.

BACA JUGA:  Mantri Puskesmas Kritis, Tabrak Mobdis Camat Saparua Timur

Arifin Latbual menutup penyampaian laporannya dengan menyampaikan pantun, “Dari Lesing Mendorong Eksa.Sampai di kota membawa Burung. Legislatif dan Eksekutif, Mari bersatu membangun Buru,”(BB-DUL)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire