BERITABETA.COM, Langgur– Puluhan Guru Honorer dan Komunitas Relawan Gerakan Kei Cerdas (GKC) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kamis (16/7/2020).

Mereka dikoordinir oleh Otys Yamreawav dan salah satu perwakilan guru. Datang ke Kantor DPRD Malra, untuk mempertanyakan kejelasan nasib puluhan guru honorer yang hingga kini belum juga mengantongi SK Honor.

Dalam pertemuan bersama Komisi II DPRD Malra, Ketua Ikatan Guru Honorer Malra, Maria Sarkol mengungkap, sebelumnya di tahun 2017, dirinya bersama beberapa guru kontrak pernah mendapat SK, namun tiba-tiba di tahun 2020 ini, secara mengejutkan Dinas Pendidikan setempat memutuskan kontrak tersebut.

“Kedatangan kami ke DPRD  untuk mencari solusi atas nasib puluhan guru honorer. Kami sudah datangi Dinas Pendidikan, namun tidak memperoleh jawaban pasti,” ungkap Sarkol.

Selain mendatangi Dinas Pendidikan, pihaknya juga sudah menyurati Bupati Malra perihal audance menyikapi pemutusan yang dinilai sepihak itu. Namun, surat yang dimasukan tersebut kemudian didisposisi kembali oleh bupati kepada Dinas Pendidikan.

“Nasib kami terombang-ambing tanpa arah. Pemkab Malra terkesan apatis. Olehnya, kami harus datang ke DPRD,” katanya.

Menurut dia, sebelumnya mereka sudah berprofesi sebagai tenaga pendidik, namun kemudian diangkat menjadi guru honorer di tahun 2017.

“Kami ikut seleksi tes SK Bupati Malra. 176 yang ikut, namun yang lolos 75 orang. Namun kini, nasib kami tak jelas adanya,” kata Sarkol.

Dia menyesali sikap Dinas Pendidikan itu. Karena dirinya bersama beberapa rekan guru honorer telah melaksanakan tugas sebagai mana mestinya.

“Hingga kini, kami masih tetap melaksanakan tugas di sekolah,” ungkapnya.

Dia sentil, insentif guru honorer perbulan itu variasi, antara Rp 200.000,- hingga Rp 500.000,-. Bahkan ada sebagian yang tidak pernah menerima upahnya.

Sarkol berharap, Pemerintah Malra melalui Bupati Thaher Hanubun, yang juga merupakan mantan seorang guru, dapat memperjuangkan serta memperhatikan nasib puluhan guru honorer yang ada di wilayah tersebut.

“Sesuai dengan visi-misi Bupati Malra yang sangat jelas, yakni membangun dan meningkatkan mutu pendidikan guru,” ujarnya.

Ketua Komisi II DPRD Malra, Esebius Utha Safsafubun yang memimpin pertemuan tersebut menyatakan, pihaknya melakukan pertemuan ini berdasarkan surat permintaan audance dari Komunitas GKC dan Perwakilan Guru Honorer.

“Kami mendatangkan Dinas Pendidikan untuk mendengar masukan dari ketiga pihak tersebut. Tadi juga, kami minta Kadis untuk buat telaah kepada Bupati dan Sekda Malra, agar bisa menindaklanjuti aspirasi guru honorer yang selama ini sudah melaksanakan tugas dengan baik,” tandasnya.

Dia mengatakan, aspirasi para guru honorer ini akan ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD dan Dinas Pendidikan Malra (BB-OL)