Golkar Maluku Retak, Airlangga Didesak Tinjau DPD Golkar Maluku

Kader Partai Golkar Maluku menggelar komprensi pers meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk meninjau kembali kepengurusan DPD I Partai Golkat Maluku, Kamis (04/6/2020)
Kader Partai Golkar Maluku menggelar komprensi pers meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, untuk meninjau kembali kepengurusan DPD I Partai Golkat Maluku, Kamis (04/6/2020)

BERITABETA.COM, Ambon – Polimik seputar tidak terakomodirnya sejumlah kader Golkar Maluku dalam struktur kepengurusan DPD I Partai Golkar Maluku, terus menuai menanjam.

Sejumlah kader Golkar Maluku menyatakan protes atas komposisi kepengurusan yang dibentuk Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Ramli Umasugi itu. Mereka juga mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk meninjau kembali kepengurusan DPD I Partai Golkat Maluku.

Hal ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di depan Kantor DPD Golkar Maluku, kawasan Karang Panjang, Ambon, Kamis (04/6/2020).

“Kami meminta Ketua Umum Partai Golkar, meninjau ulang kepengurusan DPD Golkar yang dibentuk oleh saudara Ramli Umasugi sebagai Ketua DPD terpilih. Karena ini sangat berbahaya, dengan komposisi yang ada,” pinta  Subhan Pattimahu, salah 1 kader DPD Golkar Maluku.

Subhan yakin, kalau komposisi yang beru dibentuk di DPD Partai Golkar Maluku  ini, tak akan mampu menciptakan proporsi 60 persen sebagai target DPD Golkar Maluku pada Pilkada bulan Desember 2020  nanti. Bahkan termasuk target yang dipasang untuk Pilkada 2023, Pileg maupun Pilpres mendatang.

“Di tangan kami sudah ada surat,  kami juga menyurati DPP Partai Golkar sebagai bentuk keberatan dan peninjauan kembali SK DPD yang telah dibentuk,” ungkap Subhan Pattimahu.

Subhan mengatakan, aksi mosi tidak percaya yang terjadi kemarin, merupakan sebuah sikap interupsi keresahan terhadap kepemimpinan Ramli Umasugi, Ketua Golkar terpilih hasil Musda tanggal 7 Maret 2020.

Padahal, beber Subhan, berdasarkan Juklak 02 DPP Partai Golkar tentang musyawarah dan rapat-rapat, terkhusus pada Bab IV, Pasal 39, 40, tertulis dengan jelas tentang, wewenang dar formatur.  Ada 5 formatur, salah 1 diantaranya adalah, formatur dari unsur DPP yang harusnya terlibat penuh, dalam penyusunan komposisi dan personalia pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Periode 2020-2025.

BACA JUGA:  Prihatin Soal Hasil Tes CPNS, Wattiheluw: Hak-hak Anak Maluku Selalu Terpasung

Subhan yang didampingi beberapa fungsionaris partai juga mengatakan, telah terjadi kesepakatan termasuk di dalamnya, unsur formatur dari DPP yang juga Ketua Pemenangan Pemilu, Wilayah Maluku dan Maluku Utara,Hamzah Sangadji.

Dalam kesempatan itu, ingat dia, sejumlah kader-kader potensial yang memiliki jam terbang dan jejak politik yang baik di Partai Golkar, memiliki saham di partai telah disepakati  mereka masuk.

” Akan tetapi, formatur unsur DPP Pak Hamzah Sangadji, tidak pernah menandatangani berita acara pengusulan komposisi personalia tersebut. Tiba- tiba saja, SK DPP telah turun. Ini jadi pertanyaan besar,” bebernya.

Komposisi formatur harus mencerminkan semangat orang basudara, semangat orang Maluku untuk saling merangkul, mengumpulkan yang retak-retak.

“Kita tahu bersama, badai Golkar selalu terjadi di internal. Kita berharap pada Musda kemarin, akan mengumpulkan semua yang retak itu. Semangat ini adalah semangat rekonsiliasi.  Tetapi ternyata, SK itu dirubah, secara pribadi,” beber Subhan.

Ia juga mengatakan, hal telah jelas disampaikan Aziz Syamsuddin yang mendapat mandat dari DPP untuk ke Maluku membuka Musda. Saat itu beliau menegaskan hasil Musda Partai Golkar Maluku harus mencerminkan  dan mengakomodir semua kepentingan dan kader politik, yang kemarin terpecah-belah, tercerai-berai, dikumpulkan kembali.

” Sejak Musda sampai hari ini, saudara Ketua DPD Partai Golkar terpilih, tidak pernah datang ke kantor DPD ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Kami selaku fungsionari DPD, melihat dalam beberapa waktu belakangan ini, seakan-akan DPD diarahkan dari Pulau Buru,” tandasnya.

“Ketua DPD berjalan ke Buru dan Bursel, membawa nama DPD Partai Golkar provinsi, dengan salah 1 fungsionaris provinsi. Kami menganggap, DPD dikerahkan dari sana. Diatur dari Pulau Buru. Ini merupakan keresahan dari kami semua yang ada disini,” cetusnya.

BACA JUGA:  Sandiaga : Jika Terpilih, Kami Bangun Infrastruktur Pedesaan Tanpa Utang

Subhan mengingatkan, bahwa ini merupakan sebuah tindakan kriminalisme. “Saya perlu sampaikan bahwa saudara Ramli Umasugi secara umur mungkin lebih muda dari saudara Ridwan Marasabessy, tetapi secara struktural organisatoris, beliau adalah orang tua dari anak-anak yang berada di pengurus ini,” tegasnya (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire