BERITABETA.COM, Ambon – Setelah melewati berbagai polemik di internal partai terkait sengketa perolehan suara hasil pemilihan legislatif 2019, Benhur Watubun akhirnya resmi dilantik sebagai anggota DPRD Maluku Periode 2019-2024.

Pengambilan sumpah dan janji yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (25/8/2020) itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 pasal 28 ayat 7 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual mengatakan, pelantikan tersebut pertanda dimualinya masa tugas bagi  Benhur sebagai wakil rakyat pada lembaga legislatif di Maluku.

Kata Murad, penetapan keputusan Mendagri tentang peresmian dan pengangkatan Benhur sebagai anggota DPRD telah melewati prosedur hukum dan mekanisme administrasi.

Kata Murad, keputusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dan itu bersifat final. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mempertanyakan atau memperdebatkan lagi proses pengangkatan yang bersangkutan.

“Itu telah sesuai aturan hukum dan prosedur. Untuk itu, mari kita menghormati aturan hukum yang berlaku di Republik ini,” ujar Murad.

Murad berharap dengan bertambahnya anggota DPRD Maluku, dapat memotivasi kinerja lembaga DPRD saat ini. Sebab, saat ini daerah dan juga masyarakat menunggu hasil kerja, baik eksekutif maupun legislatif.

Sebagai orang yang punya pengalaman dan pernah menduduki jabatan yang sama, Benhur diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas mulia yang menanti.

Benhur harus segera membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pimpinan serta sesama anggota DPRD, pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dan juga elemen masyarakat Maluku yang menjadi konstituen.

“Ada tiga fungsi utama yang melekat pada anggota DPRD, yakni legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Saya harap, fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal,” tandasnya.

Terhadap fungsi anggaran, Gubernur berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi sama-sama berjuang ke pemerintah pusat maupun DPR RI guna mendorong peningkatan APBD Provinsi Maluku agar bertambah lebih signifikan (BB-AHM)