Gubernur : Tolong Jangan Berpikir Macam-Macam Tentang Saya

Gubernur Maluku Murad Ismail saat memberikan sabutan pada sebuah kegiatan serimonial yang digelar Pemprov Maluu

BERITABETA.COM, Ambon – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail akhirnya menanggapi berbagai statemen miring yang dilontarkan terkait tugasnya sebagai seorang gubenur.

Terutama terkait keberadaannya yang belakangan disoroti, dijelaskan bukan berarti tidak beralasan. Sebab, beberapa pekan terakhir, gubernur mengaku disibukan dengan sejumlah agenda yang berkaiatan dengan kepentingan untuk membangun Maluku kedepan.

“Saya adalah gubernur orang Maluku. Saya bertanggungjawab atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Olehnya itu, Saya minta teman-teman yang ada di luar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan,” tegasnya  saat menyampaikan sambutan pada Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan DPW PKS Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11/2019).

Kesempatan ini digunakan  gubernur sekaligus menjawab berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya  yang  dikaitkan dengan kelancaran pelayanan publik.

“Saya mau menanggapi terlebih dulu. Minggu terakhir ini memang saya di Jakarta sejak 12 November.  Saya ketemu dengan Menteri Perhubungan dengan membawa seluruh bupati/walikota se-Maluku. Kita menghadap beliau. Disana  kita berdiskusi di Kantor Kementerian Perhubungan dan penyampaian proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun kedepan,” tandas gubernur.

Gubernur menjelaskan, tanggal 13 November lalu, dirinya tengah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Sentul.  Usai Rakernas, pada tanggal 14 November kembali kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada seluruh gubernur se-Indonesia oleh Presiden RI, Joko Widodo. 

“Setelah terima DIPA,  saya rapat lagi dengan  bapak Presiden, dimana saya meminta waktu untuk meyampaikan proposal  menunjang pembangunan Blok Masela ke depan,” beber gubernur.

Selian itu, akuinya  pertemuan juga dilakukan di Kantor DPP PDI Perjuangan dengan elit poltik lainnya dalam rangka meminta dukungan penganggaran bagi Maluku.

“Kita meminta dukungan dari para elit PDI-P di sana. APBD kita kan hanya Rp. 2,8 triliun per tahun. Sementara  dengan luas wilayah 712.498 km2. Luas laut 658.313 km2 atau 92,4 persen, daratan 58.185m2 atau 7,6% dengan jumlah pulau sebanyak 1.340 buah pulau, yang terdiri dari 11 kabupaten/kota. Tentunya sangat minim untuk dapat membiayai pembangunan di Maluku,” bebernya.

Diuraikan, dari total Rp.2,8 trilyun, 60 persen diperuntukan membiayai belanja pegawai.  “Jika anggaran ini dipotong untuk belanja pegawai, maka yang tersisa hanya Rp.1,1 atau 1,2 trilyun,” jelas gubernur.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga mengatakan, pada saat kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu di Ambon, dirinya telah membahas minimnya APBD Maluku tersebut.

“Saya bicara empat mata dengan pak presiden termasuk reaksi Saya terhadap Menteri Susi dan beliau paham betul.  Beliau juga mengatakan kepada Saya, jika tiba di Jakarta Saya akan telepon Ibu Sri Mulyani  (Menteri Keuangan) untuk membicarakan masalah APBD Maluku,” kata gubernur mengutip apa yang disampaikan Presiden saat itu.

Atas berbagai alasan ini, dirinya berharap, kedepan APBD Maluku bisa mengalami perubahan peningkatan anggaran.

“Mudah-mudahan tahun 2020 sudah bisa ada perubahan, mulai dari yang kecil-kecil sampai pada 2024 kita sudah bisa keluar dari kesulitan-kesulitan itu,” harapnya.

Gubernur menegaskan, tugas kepala daerah ada tiga. Pertama, kepala daerah harus mampu menuntaskan kemiskinan.  Kedua, harus bisa mensejahterakan masyarakat. Dan yang ketiga, harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam (SDA) agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

GUbernur juga menyampaikan jika selama berada di Jakarta, dirinya menyempatkan diri bertemu dengan Menteri KP.

“Bapak presiden mengarahkan agar Saya bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Ketua DPR RI asal Partai PDI Perjuangan, Puan Maharani untuk meminta wakil rakyat dari Fraks PDI-P dapat mendorong keberpihakan kepada Maluku.

“Mudah-mudahan setelah ini hasil kerja keras kita, hasil perjuangan kita, nawaitu kita yang tulus untuk Maluku bisa sejajar dengan dengan provinsi lain dapat terwujud,” ungkapnya.

Selain itu, tambah gubernur, pertemuan juga digelar dengan para anggota DPR RI asal Maluku.  Usai dengan anggota DPR RI asal Maluku,  malamnya lagi ada pertemuan dengan Kepala SKK Migas  untuk membicarakan masalah Blok Marsela

“Jadi sekali lagi jangan berpikir saya yang macam-macam. Karena nawaitu kami hanya bagaimana bisa membangun Maluku. Yang terpenting bersama sama dengan masyarakat Maluku, dengan pemuka pemuka agama, pemuka partai kita bisa bangun Maluku kedepan agar bisa sejajar dengan provinsi -provinsi lainnya,” tandas gubernur (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire