Kapolres SBT : Tidak Benar Tudingan Intimidasi Kepada Para Kades  

Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar

BERITABETA.COM, Bula – Tudingan adanya intimidasi terhadap para kepala desa yang dilakukan Polres Seram Bagian Timur (SBT) untuk kepentingan salah satu paslon di Pilkada SBT 9 Desember 2020, mendapat tanggapan dari Polres SBT.

Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar secara tegas membantah tudingan tersebut.

Sukandar mengatakan, apa  yang disampaikan Ketua Bapilu DPD Golkar Maluku Yusri AK Mahedar dalam rapat kordinasi (Rakor) bersama DPP Partai Golkar secara virtual itu sama sekali tidak benar.

“Tuduhan itu tidak benar, Kopolisian tidak melakukan hal tersebut dan tidak akan melakukan hal tersebut. Kita berada pada garis netral dalam rangka pengamanan Pilkada,” tandas Kapolres SBT melalui saluran teleponnya menjawab beritabeta.com, Jumat (13/11/2020)

Sementara secara terpisah Ketua Komisi A DPRD SBT,  Moh. Umar Gazam, SH mengaku ikut prihatin dengan adanya tudingan tersebut.

Sebagai komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan, kata Umar,  Komisi A DPRD SBT memiliki fungsi untuk mengawasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kabupaten sampai pada level desa di daerah ini.

“Saya merasa keberatan jika ada oknum tertentu yang sengaja menggiring opini untuk mengacaukan situasi keamanan jelang Pilkada di Kabupaten  SBT ini,” tandas Umar.

Menurutnya, kendati SBT sedang menghadapi Pilkada, namun sejauh ini pengamatan kondisi yang terjadi keamanan di SBT sangat stabil, tidak ada apa-apa.

“Yang bersangkutan menuding ada politik intimidasi, tadi sore beta coba mengkonfirmasi beberapa sumber kepala desa, dan mereka fine-fine saja. Tidak pernah merasakan intimidasi atau pun ditakut-takuti, dipanggil atau diperiksa,” ungkap Gazam.

Karena itu lanjut dia, dirinya menantang yang bersangkutan jika punya bukti tolong ditujukkan, kepala desa siapa yang diintimidasi oleh polisi, sehingga sebagai ketua komisi A dirinya bisa meneruskan ke Polres.

BACA JUGA:  Anggaran Pemilu Terbatas, Ini Penjelasan Ketua KPU Maluku

“Karena kita punya perjanjian kerjasama antara Polres, pemerintah daerah dan kejaksaan. Jangan dia giring opini yang begitu dong, itu kan keliru. Ini penyesatan informasi yang mustinya tidak boleh dia lakukan, kita ini kan bertanggungjawab terhadap keberlangsungan pembangunan dan pemerintahan di daerah ini, dan bertanggungjawab terhadap situasi keamanan kamtibmas di daerah ini,” bebernya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya SBT ini juga menyinggung harmonisasi dan hubungan kerjasama kepolisian dengan pemerintah daerah serta DPRD selama ini baik-baik saja.

Yang pasti, tambah Umar, tidak ada oknum kepala-kepala desa di SBT yang diintimidasi oleh kepolisian. Itu hanya opini-opini liar yanh sengaja dibangun oknum yang tidak bertanggungjawab. Kondisi keamanan di SBT hari ini sangat baik, jangan memprofokasi keadaan ini.

“Ini penggeringan opini sesat, kepala-kepala desa yang merasa diintimidasi silahkan laporkan ke katong (kami) di Komisi A, supaya ini bisa kita komunikasikan dengan pihak polres,”ucap Gazam.

Selain itu, Gazam juga menegaskan, jikalau pun misalnya terdapat ada beberapa oknum kepala desa yang diperiksa karena diduga melakukan penyalagunaan kewenangan pengelolaan Dana Desa maka sebagai Ketua Komisi A, dirinya mendorong proses penegakan hukum itu (BB-AZ)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire