Kolatlena Ungkap Penyebab Munculnya Gerakan Save Kilmuri

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku asal Kabupaten SBT, Alimudin Kolatlena

BERITABETA.COM, Ambon – Keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, kembai didengungkan.

Kali ini, anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBT, Aminudin Kolatlena memaparkan apa yang terjadi di kecamatan itu, sehingga menimbulkan gerakan masyarakat bawah yang dikenal dengan sebutan Save Kilmuri selama ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku ini menungkapkan derakan Save Kilmury lahir akibat perhatian pemerintah minim dalam membangun infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

“Gerakan ini dibangun sejak tahun 2016 silam. Dan murni  merupakan aspirasi warga setempat yang kemudian didukung oleh teman-teman pemuda, mahasiswa dan masyarakat,”ungkapnya di Ambon, Jumat (29/11/2019).

Ia menjelaskan, gerakan ini muncul akibat kondisi riil yang dirasakan masyrakat di Kecamatan Kilmuri. Disana  banyak terjadi ketertinggalan dari berbagai aspek pembangunan, pelayanan pemerintahan, hingga masalah pemberdayaan masyarakat.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, Kilmury memang merupakan kecamatan di SBT  yang cukup tertinggal jauh pembangunannya bila dibandingkan dengan kecamatan lain,” tandasnya.

Seorang anak SD di Kecamatan Kilmuri, terpaksa dipikul oleh orang tuanya saat menuju ke sekolah, dengan menyebrangi air laut saat pasang terjadi membuat akses jalan melewati pantai terhambat

Kolatlena kemudian membeberkan fakta yang pernah terjadi pada tahun 2017 silam. Dimana saat itu Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff bersama jajaran Pemkab SBT pernah mengunjungi kecamatan tersebut.   

Di hadapan masyarakat Kilmuri, kata dia, gubernur berjanji pada tahun 2018 nanti akan ada aktivitas pembangunan yang diarahkan ke kecamatan tersebut. Namun, hasilnya hingga berakhir masa jabatan Gubernur Said Assagaff, tidak ada satu pun kegiatan pembangunan di Kilmuri.

Hal yang sama juga terjadi setelah itu. Ada aksi aksi-aksi demonstrasi dan audiensi antara aktivis dengan DPRD Provinsi Maluku saat itu. DPRD kala itu telah merencanakan  untuk berkunjung ke Kilmuri dengan tujuan menguji informasi yang disampaikan oleh aktivis tentang kondisi di Kilmuri. Namun sampai berakhir periodesasi, tidak ada realisasi kunjungan dari DPRD Maluku ke kecamatan itu.

Untuk itu, tambah Alimudin, dirinya kembali  mengingatkan pemerintah provinsi dan meminta dukungan moril dan politik dari teman-teman DPRD Maluku pada periode ini.

“Saatnya kita kembali menindaklanjuti soal Kilmuri ini. Dan rekan-rekan di komisi maupun legislator asal Dapil SBT sangat mendukungnya,” bebernya.

Politisi Gerindra ini meguraikan, beberapa hal yang menjadi prioritas dari kebutuhan masyarakat Kilmuri meliupti akses transportasi jalan, pendidikan serta kesehatan masyarakat.

“Disana cukup terisolasi dan membuat beberapa kebutuhan vital itu sukar terpenuhi,”tandasnya.

Masyarakat Kilmuri, kata dia,  sangat berharap Pemprov Maluku untuk memberi perhatian serius pada pembangunan daerah mereka. Intinya masyarakat Kilmuri menaruh harapan besar kepada gubernur yang baru.

“Paling tidak kebutuhan dasar mereka sedikit demi sedikit bisa dijawab oleh gubernur,” ungkapnya.

Atas kondisi yang terjadi ini, Kolatlena meminta pertimbangan pembagian anggaran ke setiap kabupaten/kota melalui konsep gugus pulau tidak hanya mempertimbangkan azas jumlah penduduk dan luas wilayah semata.

“Saya kira soal konektifitas antar wilayah dengan pembukaan akses akan membuat arus barang lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk juga untuk daerah seperti Kilmuri,” tutupnya (BB-DIO)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire