BERITABETA.COM, Ambon – Provinsi Maluku termasuk daerah di Indonesia dengan jumlah balita penderita stunting cukup tinggi berdasarkan standar World Health Organization (WHO).

Status ini ditetapkan  berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tentang prevalensi (jumlah penderita  dalam populasi) balita stunting di Maluku dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, angka stunting di Maluku ada pada angka 31,4 persen. Tiga kabupaten yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk menekankan angka stunting karena menjadi locus (tempat) kasus stunting tertinggi yakni Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Kepulauan Aru.

Menyikapi hal ini, Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, Ny. Widya Murad Ismail, menegaskan, dirinya akan turun langsung ke tiga locus stanting tersebut untuk memeranginya bersama dengan stakeholder terkait.

“Dalam tahun ini juga saya akan datang langsung ke tiga locus stunting, yakni Seram Bagian Barat, Maluku Tengah dan Kepulauan Aru,” kata Widya saat menerima audensi Konsultan Pendamping Desa Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (26/8/2019).

Widya yang juga adalah Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini menyebutkan, dirinya baru saja mengunjungi Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 23 Agustus kemarin, dan turun langsung ke desa Kawa di Kecamatan Seram Barat, salah satu dari desa yang menjadi locus kasus stunting.

“Saya datang ke puskesmas dan posyandu, dan bertemu langsung ibu-ibu dan masyarakat di sana. Selain sosialisasi dan menyerahkan sejumlah bantuan kesehatan dan makanan tambahan buat anak dan balita, saya senang sekali karena bisa memberikan nasehat tentang pentingnya kesehatan dan gizi buat anak, langsung ke ibu-ibu di posyandu,” katanya.

Dengan kehadirannya langsung di tengah-tengah masyarakat itu, dia berharap dapat menularkan energi positif dan menjadikan masyarakat menjadi lebih peduli lagi untuk menjaga kesehatan keluarganya. Dalam kunjungan tersebut, Widya meminta agar Kepala Desa Kawa juga mengalokasikan anggaran dari Dana Desa buat penanganan stunting dan PAUD di sana.

“Penanganan stunting ini menjadi tanggungjawab kita bersama, termasuk juga pendidikan anak usia dini,” katanya.

Setelah Kabupaten Seram Bagian Barat, Widya berencana pada September 2019 nanti, akan mendatangi dua locus stunting lainnya yakni Kabupaten Maluku Tengah dan Kepualauan Aru. Sinergitas OPD terkait juga dikerahkannya untuk memaksimalkan penanganan kasus stunting, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Ketahanan Pangan.

“Semenjak diangkat menjadi Duta Parenting, ini sudah menjadi tekad dan komitmen saya untuk fokus perangi stunting di Maluku,” tegasnya.

Salah satu yang membuat Widya menjadi lebih semangat lagi, ternyata istri Gubernur Maluku Murad Ismail ini menjadi Duta Parenting pertama di Indonesia. Saat Rapat Koordinasi Terpadu Penurunan Stunting dan Gizi Buruk tahun 2019 di Piru, 23 Agustus kemarin, Kementerian Dalam Negeri melalui Koordinator Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Andi Irfanji, memberikan apresiasi atas inisiasi tersebut. Menurutnya, ini bisa menjadi model atau contoh yang baik bagi daerah lain di Indonesia dalam memerangi stunting.

Stunting merupakan kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan kurang, dan tidak sesuai dibandingkan dengan umur. Biasanya balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan karena kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi saat bayi. (BB-DIO)