Infrastruktur Embarkasi Antara di Ambon Siap 85 Persen

Rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, bersama Komisi IV DPRD Maluku, di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (30/7/2020).
Rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, bersama Komisi IV DPRD Maluku, di baileo rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (30/7/2020).

BERITABETA.COM, Ambon – Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis memastikan kesiapan infrastruktur menuju pemberlakuan embarkasi haji di Maluku sudah siap 85 persen.

“Untuk infrastruktur sarana prasarana kita sudah 85 persen, yang kita harapkan Pemprov Maluku bisa membantu untuk menyelesaian jalan masuk ke asrama sepanjang 200 meter,” Jamaludin menjawab wartawan  di kantor DPRD Provinsi Maluku, usai pertemuan bersama komisi IV, Kamis (30/07/2020).

Ia mengaku, pembentukan  Embarkasi Antara di Ambon sementara ini masih menunggu finalisasi dari Menteri Agama. Sementara untuk sarana pendukung lainnya di tahun 2021 telah dialokasikan dari Kementrian Agama sekitar Rp30 miliar untuk membangun satu gedung berlantai tiga.

“Kalau itu sudah selesai maka semua sarana prasarana sudah terpenuhi, termasuk pembentukan UPT yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Pengelola Embarkasi Antara itu sendiri,”ucapnya.

Menanggapi hal ini,  Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary, mengatakan permintaan penyelesaian jalan masuk asrama haji ini, akan segera dikoordinasikan dengan Komisi III, untuk nantinya memanggil Dinas PUPR untuk membicarakan hal tersebut.

“Kita akan coba kordinasikan apa yang masih kurang, karena ini untuk membuat syarat agar ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga kita harapkan tahun depan pada saat penerimaan jamaah haji tidak lagi ke makassar, tetapi semua sudah dipusatkan di Ambon,”pungkasnya.

Alokasi Anggaran untuk MA

Selain terkait pemenuhan infrastruktur Embarkasi Antara di Ambon,  Komisi IV juga menyatakan kesiapannya untuk mengupayakan agar ada alokasi anggaran dari daerah untuk Madrasah Aliyah (MA), yang saat ini diterpa berbagai problematika di tengah pendemi Covid-19.

“Walaupun Madrasah Aliyah Di bawah Kementerian Agama, tetapi murid-murid ini adalah masyarakat Maluku. DPRD mempunyai kepentingan coba memetakan masalahnya, sehingga apa yang bisa kita dilakukan,”ujar Samson Atapary.

BACA JUGA:  DPRD Maluku Desak CV SBA Hentikan Penebangan Kayu di Hutan Sabuai

Dikatakan, Komisi IV akan melakukan rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Maluku dan Kakanwil Kemenag Maluku untuk mencari format kerjasama, sehingga mungkin ada alokasi anggaran untuk guru kontrak, yang nantinya disediakan melalui APBD.

“Yang kita lakukan kira-kira APBD Provinsi Maluiku bisa bantu dimana, mungkin sebagiannya di distribusi ke sekolah-sekolah Madrasah Aliyah, termasuk di dalam sarana dan prasarana,”ucapnya.

Sedangkan, Jamaludin Bugis mengungkapkan persoalan yang ada saat ini adalah presentasi antara sekolah negeri dan swasta berbeda jauh, dikarenakan 67 persen madrasah swasta yang terbatas dengan sarana dan prasarana, berada pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang sulit dijangkau.

“Saya ajak Komisi IV untuk menjawab bersama, kami punya program dan akan di back-up atau didorong oleh Komisi IV untuk memperjuangkan kepentingan keumatan khusus untuk kepentingan dunia pendidikan kedepan,”cetusnya (BB-DIA)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire