Mahasiswa Aru Gelar Demo di Ambon, Tolak LIN di Maluku

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno didampingi Sekda Maluku, Kasrul Selang saat menerima para demonstran dari Perhimpunan Mahasiswa Kepulauan Aru (Permaru) yang menggelar aksi demo menolak LIN di halaman Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/9/2020) (FOTO: BERITABETA.COM)
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno didampingi Sekda Maluku, Kasrul Selang saat menerima para demonstran dari Perhimpunan Mahasiswa Kepulauan Aru (Permaru) yang menggelar aksi demo menolak LIN di halaman Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/9/2020) (FOTO: BERITABETA.COM)

BERITABETA.COM, Ambon – Perhimpunan Mahasiswa Kepulauan Aru (Permaru) akhirnya mewujudkan keinginannya menolak program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku dengan menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi demo menolak LIN ini digelar di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (17/9/2020).

Koordinator demo, Hanok Ngaibawar dalam tuntunan aksinya menyampaikan pihaknya menolak program LIN, karena dinilai tidak menmguntungkan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di Maluku.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat untuk segera mengembalikan sebanyak 1.600 kapal ikan yang ada di laut Aru. Kami tidak mau laut kami dirampok  atas nama kepentingan nasional,” teriak Hanok.

Demonstran juga mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk segera mencopot jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang dijabat Abdul Haris.

Menerima aksi yang digelar Permaru ini, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di hadapan para pendemo menjelaskan, program LIN telah didesain dan disempurnakan dengan  melihat potensi hasil perikanan di kabupaten Aru. Namun, kata Wagub,  pertimbangan lain dari kebijakan ini karena LIN didesain untuk mengakomodasi seluruh kabupaten/kota dengan dana Rp 1,5 triliun.

“Kita butuh ketenangan untuk kota Ambon dapat dibangun sebagai pusat-nya,  dengan tujuan hasil ikan dari semua kabupaten akan masuk di kota Ambon sebagai pusat LIN di Maluku. Walaupun pusatnya di Ambon, namun akan tetap dibangun sarana pendukungnya di setiap kabupaten,”beber Orno.

Wagub mengatakan, di Maluku ada sebelas kabupaten/kota dan dalam desain program LIN ini, Pemprov Maluku tidak bisa hanya melihat satu kabupaten/kota untuk diperhatikan.

“Kami harus memperhatikan semuanya. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Maluku bersifat kolektifitas dan tidak hanya memperhatikan salah satu kabupaten saja,” bebernya.

BACA JUGA:  Terus Meroket, Total Kasus Positif Covid-19 di Maluku Capai 387

Menurut Orno, LIN sentralnya  ada di Pulau  Ambon sebagai pusat pemerintahan provinsi.  Hal ini didasarkan, karena Pemprov Maluku punya arah ekspor ke Negara China,  dengan melihat dan mempertimbangkan  akses ini, desain induknya, pusat LIN itu ada di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabuopaten Maluku Tengah.

“Aspirasi yang disampaikan hari ini saya sangat setuju karena bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Wilayah penangkapan ikan di wilayah laut Aru memang sangat besar namun kita melihat faktor penunjang agar lumbung ikan nasional dapat berjalan baik sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Provinsi Maluku,”tandas  Orno.

Wagub berharap, semua fasilitas yang telah ada dapat mengakomodir seluruh hasil dari berbagai darah yang ada di wilayah Provinsi Maluku sehingga seluruhnya dapat merasakan kesejahteraan dari kebijakan tersebut.

Salah satu perwakilan massa yang melakukan demo, Coolin Lefuy dalam kesempatan itu juga menyampaikan penolakan dari masyarakat Kepulauan Aru terhadap program LIN.

Mereka menilai LIN akan  merugikan masyarakat Aru. Pasalnya, hasil produksi ikan di laut Aru mencapai  4,7 ton dan merupakan daerah yang menyumbang hasil laut paling besar, namun kesejahteraan masyarakat belum bisa dirasakan.

“Kami berharap dengan adanya Lumbung Ikan Nasional,  masyarakat Aru bisa sejahtera,  namun nyatanya sampai saat ini tidak ada. Hari ini kami kecewa karena karena kami meminta kebijakan Lumbung Ikan Nasional menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat Kepulauan Aru,”kata Lefuy.

Menurutnya, aksi ini dilaksanakan sudah melalui serangkaian kajian lewat tokoh-tokoh adat,tokoh masyarakat. Kesimpulannya warga Aru menolak Lumbung Ikan Nasional apabila Kabupaten Kepulauan Aru tidak masuk sebagai bagian dari program ini (BB-YP)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire