Sekda Jelaskan Penanganan Corona ke Kemendagri Via Video Conference

Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Melkye Pontoh, saat melakukan Video Confence dengan Tim Gugus Tugas Nasional di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (03/04/2020).

BERITABETA.COM, Ambon – Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr. Melkye Pontoh, melakukan Video Confence dengan Tim Gugus Tugas Nasional di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (03/04/2020).

Rapat terbatas (Ratas) dengan sistem online itu, juga diikuti beberapa Gugus Tugas daerah lainnya di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima.

Ratas tersebut digelar untuk mendengar langsung penjelasan singkat terkait penanganan penyebaran Covid-19 yang kini telah menjangkiti hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia.

Sebelum menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 di Maluku, Kasrul mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang telah memberikan kesempatan kepada Gugus Tugas Provinsi Maluku untuk menjelaskan penanganan Covid-19 di Maluku.

“Apresiasi kami kepada Kemendagri karena telah memfasilitasi kami untuk bertemu (melalui online, red) dan bertukar pengalaman dengan provinsi serta kabupaten kota lainnya di tanah air,” ujarnya.

Kasrul menjelaskan secara garis besar tentang penanganan Orang Dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), termasuk menangani pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pihaknya juga telah mempersiapkan rumah sakit rujukan untuk menangani pasien Covid-19.

“Kemarin,selama 16 hari, kita melakukan pengobatan terhadap satu orang positif Corona asal Bekasi dan sekarang telah sembuh. Kami tidak hanya mengobati sakitnya, namun juga persiapan selama 16 hari itu terkait psiko-sosialnya,” jelasnya.

Penanganan kedua, lanjut Kasrul, pihaknya telah perketat pintu masuk ke Maluku, baik melalui udara maupun laut. Sejauh ini, kata dia, jumlah pemudik semakin bertambah.

Peningkatan ini, akibat sekolah-sekolah telah meliburkan siswanya. Begitu pun dengan perkantoran, telah merumahkan pegawainya. Sejak tanggal 30 Maret 2020 hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 4.448 pelaku perjalanan (pemudik) yang pulang ke Maluku.

BACA JUGA:  Perjuangan Kees Lafeber Mewujudkan “Pulau Saparua Bebas Sampah”

“Dari jumlah ini, 3 ribu lebih pemudik tersebar di sebelas kabupaten/kota se-Maluku. Namun mereka diisolasi secara mandiri. Isolasi ini difasilitasi oleh pemerintah desa setempat menggunakan gedung sekolah, dibawah pengawasan pemerintah desa dan masyarakat,” lanjutnya.

Kasrul mengusulkan, Kementerian Desa melalui Kemendagri dapat membuat model dan rujukan ke Kepala Desa (Kades) di Maluku maupun Indonesia, mengenai pemanfaatan dana maupun potensi desa untuk melakukan isolasi mandiri di desa.

“Desa-desa telah kami instruksikan, untuk melakukan isolasi desa. Jadi desa mengawasi, membiayai dari dana desa, dan seterusnya,” usulnya.

Menurut Kasrul, selain penyediaan Alat Pelengkap Diri (APD), tim medis juga membutuhkan ventilator. Ventilator adalah mesin yang menyediakan ventilasi mekanis dengan menggerakkan udara yang bernapas kedalam dan keluar dari paru-paru, untuk memberikan napas kepada pasien yang secara fisik tidak dapat bernapas, atau bernafas kurang baik. Alat ini akan digunakan untuk mengobati pasien yang sakit.

“Kami juga punya strategi, bila yang masuk ke rumah sakit adalah pasien yang kondisi kesehatannya benar-benar kritis. Sementara beberapa gedung diklat atau asrama dijadikan sebagai tempat mengkarantina warga yang kondisi kesehatannya berstatus ODP maupun PDP ringan. Tujuannya untuk memberikan waktu, energi maupun menghemat pemakaian tempat tidur di rumah sakit,” ujarnya.

Kasrul mengaku, hingga saat ini, pihaknya telah mengisolasi sebanyak 560 orang. Mereka di tempatkan di Balai Diklat atau Asrama milik Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kementerian. Sebagian dari mereka hanya menetap selama dua hari di Ambon. Sementara 101 orang lainnya, masih menetap hingga kini.

Pihaknya juga telah menghitung dampak ekonomi di tengah mewabahnya Covid-19. Kurang lebih, sekitar 40 persen masyarakat Maluku yang terkena imbas dari wabah virus yang telah menjadi pendemi global tersebut. Akibatnya, mereka butuh intervensi bantuan sembako dan kebutuhan lainnya dari Kementerian.

BACA JUGA:  Empat Pasien Covid-19 di Maluku Sembuh

“Kami sementara menyiapkan Rp7,5 miliar, dan telah manfaatkan sekitar Rp5 miliar lebih. Sementara untuk pencegahan dan penanganan Cobid-19, kami butuh kurang lebih Rp50 miliar. Kemudian untuk dampak ekonomi dan sosial, kami butuh sekitar Rp150 miliar. Untuk ini, mami telah menyurati beberapa kementerian untuk membantu,” kata Kasrul (BB-CS)

Mitra Kami

Asosiasi Media Siber Indonesia

PR Newswire