Menagih Janji Repelita MUFAKAT, Sudahkah Lunas?

Menagih Janji Repelita MUFAKAT, Sudahkah Lunas?
Azis Alzubaidy

Oleh : Azis Alzubaidy (Wasekum Eksternal BADKO HMI Maluku – Maluku Utara periode 2018-2020)

DARI atas panggung, di pusat kota dan di kampung-kampung, suara perubahan begitu menggemah. Janji-janji dari pasangan Mukti Keliobas – Fachri Husni Alkatiri, tersampaikan di hadapan rakyat ‘Ita Wotu Nusa’ tentang rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang meliputi: pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, transportasi untuk menghubungkan semua kecamatan dan desa.

Tak hanya itu, pasangan dengan akronim MUFAKAT ini pun berjanji akan mewujudkan 5000 lapangan kerja baru pada sektor industri dan usaha kecil, juga menyediakan pasokan air bersih dan listrik pada semua kecamatan dan desa.

Lantas sudahkah janji Repelita MUFAKAT itu terpenuhi? Jangan beralibi tentang waktu, satu periode (lima tahun) adalah waktu yang banyak.  Lima tahun hendaklah dimanfaatkan secara baik untuk membangun Seram Bagian Timur.

Pasangan Mukti – Fachri, sedari dulu hingga kini tahu persis kegelisahan rakyat Seram Bagian Timur, kehidupan rakyat merasa sengsara dibawah kepemimpinan MUFAKAT. Keluh dan kesah di mana-mana. Dari perkampungan hingga ke pusat kota suara lirih para  tukang ojek, tukang becak, supir angkut, buruh bangunan, semua gelisah pada realitas negeri hari ini.

Ilustrasi

Mukti dan Fachri masih punya waktu yang tersisa. Masa periodesasinya baru akan berakhir pada tahun 2020,  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keduanya dilantik berdasarkan SK Nomor 131.81-634 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas dan SK No. 132.81-635 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pelantikan Wakil Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri, Lc. M.Si.

Bupati dan wakilnya tak perlu tergiur dengan opini-opini publik hari ini yang gencar membicarakan kombinasi tokoh untuk Pilkada mendatang, baiknya Mukti dan Fachri memfokuskan diri untuk menuntaskan program-program yang belum diselesaikan.

Sebab masih terdapat banyak hal yang mesti kerjakan, kebutuhan rakyat atas pasukan air bersih di mana-mana. Miris, bila mengingat beberapa bulan lalu, masyarakat Desa Salagur,  Kecamatan Lian Vitu, mengalami krisis air bersih. Begitupun  masyarakat di kawasan Kelapa Dua, Desa Bula juga mengalami hal yang sama, krisis air bersih. Terdapat sekitar sepuluh kepala keluarga berantrian pada satu titik kran untuk mendapatkan air bersih.

Hal serupa juga terjadi di banyak tempat. Ini baru pada permasalahan air bersih, belum lagi masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat Seram Bagian Timur.

Suara minor tak henti-hentinya dari pelosok-pelosok negeri di Seram Bagian Timur. Gerakan ‘Save Kilmury’ yang sudah berusia satu tahun lebih memasuki dua tahun,  adalah bentuk daripada rintihan rakyat akan  perjuangan hak masyarakat atas kehidupan yang layak, tentang perlakuan yang sama pada semua warga masyarakat.

Kilmury tidak saja menjadi ladang rebutan suara kemenangan Pemilu. Kilmury adalah negeri adat yang sama dengan daerah-daerah lain di SBT. Soal pembangunan, Kilmury masih teramat jauh dari sentuhan dan penglihatan pemerintah.

Masalah listrik dan telekomunikasi yang tak kunjung tiba. Padahal kalau bicara membangun sumberdaya manusia yang unggul di Seram Bagian Timur dalam hal pendidikan, dua hal ini menjadi faktor pendukung yang harus diperhatikan.

Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) yang menjadi acuan Nasional hari ini, bagaimana bisa berlangsung di daerah-daerah yang tak ada listrik dan jaringan. Sebut saja Kilmury, Watubela, Kesuy dan Teor. Ini sangat terkendala pada fasilitas pendukung.

Beberapa hari terakhir ini, tersebar foto beberapa siswa di Kesuy menggunakan seragam sekolah dan memegang lembaran kertas bertuliskan “Bapak Bupati dan DPRD SBT tolong datangkan kontraktor PLN Watubela untuk selesaikan proyek PNL ini”

Tak hanya itu, pada lembaran yang lain juga tertuliskan “Kami butuh listrik untuk belajar, karena mau ujian komputer online”

Pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Timur hendaklah mengambil keputusan secara cepat di sisa waktu kepemimpinan MUFAKAT ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendasar.

Mukti dan Fachri berspasi sejenak pada urusan pilkada, sebab Pilkada masih teramat jauh. Siapa pun dia, baik Mukti, Fachri, Rohani, Arobi Kilian, Agil Rumakat atau siapa saja, Itu urusan nanti.

Rakyat SBT berkehendak penuh menentukan siapa pemimpin bagi mereka. Sisa waktu ini pemerintah daerah, baik bupati dan wakil bupati, maupun DPRD hendak bekerja semaksimal mungkin di sisa waktu ini untuk menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat yang sedari awal gelisah pada fakta sosial hari ini.

Ada baiknya kita mengingat pesan tegas Umar bin Chattab yang mengatakan bahwa seringkali, kedzaliman seorang pemimpin berlanjut lama karena mereka yang dipimpin kurang berani mengawasi, mengoreksi, mengkritik. Rakyat memang harus mengawal dan mengawasi serta kalau perlu menuntut janji-janji para pemimpin.(***)

Close Menu