BERITABETA.COM, Ambon –Target elektrifikasi di Provinsi Maluku hingga kini masih meninggalkan sejumlah kendala, sehingga pencanangan 100 persen target elektrifikasi di Maluku belum dapat dicapai pada tahun 2020 lalu.

Pemerintah Pusat (Pempus) melalui PT. PLN (Persero) kembali menargetkan sebanyak 227 desa di Maluku untuk dialiri listrik,  sehingga masalah kelistrikan di Provinsi Maluku dapat tuntas 100 persen.

Komitmen ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Mercy Chriesty Barends, ST kepada wartawan usai melakukan kunjungan kerja ke PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara di Ambon, (22/2/2021).

Anggota DPR RI Dapil Maluku ini menjelaskan, jumlah desa sebanyak 227 di Maluku yang belum teraliri listrik ini, merupakan sisa daritarget yang ditetapkan pemerintah pada periode sebelumnya.

Dimana saat itu, kata Mercy, target 100 persen elektrifikasi di Maluku adalah memenuhi kebutuhan pasokan listrik di sebanyak 260 desa yang ada di Maluku. Terget ini awalnya, ditetapkan akan terwujud di tahun 2020 lalu. Namun, karena Indonesia terkena dampak pendemi Covid-19, mengakibatkan terjadinya slow down pada sejumlah BUMN termasuk PT.PLN.

“Ini memang dampak yang tidak bisa dihindari. Sehingga dari target 100 persen elektrifikasi di Maluku dengan jumlah desa sebanyak 260 desa itu tidak bisa tuntas, hanya sebanyak 33 desa saja yang bisa dituntaskan masalah listriknya,” tandas Mercy.

Menurut Mercy, sesuai dengan penjelasan dari pihak PT. PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara bahwa saat ini untuk Provinsi Maluku presentase elektrifikasi sebesar 91,6 persen. Hal ini, dikarenakan target 260 desa yang dicanangkan untuk teraliri listrik hingga tahun 2020 itu, hanya mampu diwujudkan sebanyak 33 desa saja, atau 13 persen dari target yang ditetapkan.

“Memang yang terjadi saat ini adalah persoalan kita ada pada sejumlah wilayah pulau-pulau, sehingga kondisinya memang butuh kerja ekstra dan serius,” paparnya.

Untuk itu, politisi PDI-P Maluku ini mengatakan, saat ini pemerintah telah menargetkan pada periode kedua pemerintahan ini, masalah elektrifikasi di Maluku harus dapat dituntaskan pada tahun 2021 ini, dengan menyelesaikan masalah kelistrikan di 227 desa yang tersisa itu.

Dikatakan, meski capaian pembangunan kelistrikan di Maluku belum tuntas 100 persen, namun bila dilihat dari progres yang dilakukan pemerintah selama lima tahun terakhir ini hasilnya cukup menggembirakan.

“Kalau kita set back lagi lima tahun lalu, capaian elektrifikasi kita di Maluku saat itu baru sebesar 60 persen lebih. Ini artinya ada kemajuan yang cukup besar, sehingga kita berharap di tahun ini, semua desa yang tersisa itu dapat dituntaskan,” bebernya.

Mercy menegaskan,  untuk mewujudkan target 100 persen elektrifikasi di Maluku pada tahun 2021 ini, pihaknya telah memberikan catatan kepada pihak PLN, agar seluruh mesin yang bermasalah, karena terjadi moratorium di tubuh PLN Pusat di tahun lalu dapat dituntaskan.

Hasilnya, tambah Mercy, telah disepakati untuk tahun 2021 ini akan ada sebanyak 52 PLTD baru yang akan disiapkan di Provinsi Maluku. PLTD-PLTD itu berkapasitas sebesar 12.600 KW. Jumlah ini, merupakan jumlah terbanyak di Indonesia, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

“Maluku mendapat jatah PLTD terbanyak, karena di provinsi lain yang mendapat jatah PLTD ini jumlahnya hanya sedikit,” urainya.

Ia menambahkan, kebijakan ini ditempuh pemerintah selain untuk memenuhi tergat elektrifikasi di Provinsi Maluku, juga untuk mendukung tantangan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga mengantisipasi beroperasinya Blok Masela dan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku.

“Jadi di tahun ini juga persoalan listrik di 227 desa itu, Pempus melalui PLN telah menyepakti untuk menyiapkan pengadaan mesin PLTD di 181 desa. Jumlah ini merupakan jumlah yang ditetapkan pada tahun 2019 lalu yang kemudian luncur di tahun ini. Kemudian ditambah dengan sebanyak 29 PLTD baru yang merupakan hasil kerjasama operasional (KSO) dengan pemda di Maluku,” terangnya (BB-DIO)