Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua kembali melantik sebanyak sembilan Kepala Pemerintahan Negeri [KPN] dan dua penjabat. Pelantikan ini berlangsung di lantai tiga kantor Bupati Malteng, Senin (18/4/22).
Tiga orang terdakwa [tersangka] dimaksud masing-masing Josep N Tuhuleruw alias JNT [mantan Raja Tawiri], Arkilaus Latulola alias AL, Sekretaris Negeri Tawiri, Semuel Rikumahu alias SR, Kepala Urusan Desa/Negeri Tawiri periode 2015-2016 -- Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri Tawiri periode 2017-2018.
Bupati Maluku Tengah [Malteng] Tuasikal Abua mengingatkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) di Kabupaten Malteng agar berhati-hati jangan sampai menyalagunakan kewenangannya dalam merealisasikan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Koordinator lapangan dan penanggungjawab aksi Abraham Matuankotta dalam orasinya mengumbar masalah dana desa Hutumuri tahun anggaran 2021 mencapai Rp5 Miliar dikelola tidak transparan oleh Raja dan perangkatnya.
Pada pertengahan September 2021, Jaksa Penyidik Ruslan Marasabessy turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan yang dilaporkan fiktif oleh masyarakat. Padahal, saat itu tidak ada temuan pekerjaan yang bersumber dari DD/ADD di Negeri Haruku yang fiktif.
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) percepatan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa tahun 2021.
Puluhan warga Desa Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBT, Jumat (8/10/2021).
Program pembedayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diserap sebanyak 198 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku dikategorikan masih sangat rendah.
Anggaran Dana Desa dinilai merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno meminta para bupati-walikota se- Maluku agar dapat mempercepat pencairan Dana Desa (DD) di daerah masing-masing.