KPK Minta Mantan Pejabat di Pemprov Maluku Kembalikan Kendaraan Dinas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah mantan pejabat di Pemprov Maluku untuk segera mengembalikan fasilitas berupa kendaraan dinas yang masih dikuasai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta sejumlah mantan pejabat di Pemprov Maluku untuk segera mengembalikan fasilitas berupa kendaraan dinas yang masih dikuasai.
Gubernur Papua Lukas Enembe akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Orang nomor satu di Papua itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua sejak 5 September 2022 lalu.
Komisi Pemberentasan Korupsi (KPK) RI, melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah V mengingatkan Aparatur Sipil Negara [ASN] di lingkup Pemerintah Kota [Pemkot] Ambon tentang adanya benturan kepentingan.
Tokoh Agama Papua, Pendeta Alberth Yoku menghimbau agar KPK dapat menggunakan berbagai metode untuk mengungkap kebenaran dan keadilan terkait dugaan korupsi dan gratifikasi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe.
Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] mengaku telah mengantongi bukti bukti dan informasi dugaan tindak pidana pencucian uang Lukas Enembe melalui judi kasino di Singapura.
Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi senilai Rp. 1 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] menyambangi Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT], Rabu (31/8/2022).
kronologis OTT yang dilakukan tim KPK terhadap 12 orang itu bermula dari laporan masyarakat terkait dengan adanya dugaan pemberian uang oleh Bupati Bogor AY melalui orang kepercayaannya kepada anggota tim auditor BPK Perwakilan Jabar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa alias TSS pada Rabu (26/01/2022). Tagop ditahan dengan statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Sebanyak 14 saksi sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku.