Pemda SBT tak Boleh Abaikan Hasil Musrembang Desa dan Kecamatan
Jika tidak diikuti oleh kebijakan Pemda dalam mengalokasikan pagu anggaran di APBD yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka tema besar yang diusung dalam Musrembang RKPD itu percuma.
Jika tidak diikuti oleh kebijakan Pemda dalam mengalokasikan pagu anggaran di APBD yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka tema besar yang diusung dalam Musrembang RKPD itu percuma.
Pemda Kabupaten SBT harus punya peta jalan (road map) yang jelas dan terukur mengenai arah pengembangan dua sektor kunci ini kedepan guna peningkatan pendapatan asli daerah atau bagi kabupaten Ita Wotu Nusa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) dinilai selama ini tidak sigap dalam mengurusi bencana kebakaran di daerah tersebut.
kondisi birokrasi saat ini tampak pincang dan lemah. Bahkan, dari tahun ke tahun kabupaten SBT terlihat lemah terkait penyerapan anggaran, akibat lambatnya kinerja para pimpinan OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang serta Kepala Seksi.
Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas - Idris Rumalutur diminta untuk tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal dalam melalaikan tugasnya aatau malas masuk kantor.
ada ketimpangan dan nepotisme pada Dinas PU SBT. Pasalnya ada pegawai yang tidak berkantor berbulan-bulan bahkan tahun tiba-tiba masuk kator langsung pengusulan golongan.
dalam sidak ini para ASN sudah lebih awal berada di ruangan kantor masing-masing (tidak bolos). Diduga informasi (sidak) sudah lebih awal ‘bocor’ ke telinga para ASN.
Mari kembali untuk bergandengan tangan saling menyapa serta tidak lagi berselisih paham. Mari basudara samua kita adalah satu dan satu untuk kita
Pasar Rakyat Bula yang beralamat di Pantai Roleks, Desa Bula Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) hingga kini belum difungsikan. Gedung pasar itu dibiarkan rusak oleh pemerintah daerah setempat.
Nasib malang menimpa dua unit Kapal Motor Penyeberangan (KMP) bantuan Pemerintah Pusat (Pempus) yang diperuntukkan untuk menopang kelancaran transportasi di dua kabupaten di Provinsi Maluku.