BERITABETA.COM, Bula — Hasil lelang jabatan pejabat tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) terus disuarakan DPRD setempat.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten SBT, Husin Rumadan saat membacakan pandangan akhir fraksi di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Kamis (15/8/2024) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali terkait seleksi jabatan struktural eselon II pada 4 Desember 2023 lalu.

 

Rumadan mengungkapkan, proses yang menelan anggaran Rp 500 juta pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) SBT itu sampai kini tak kunjung pengumuman hasilnya.

"Fraksi PKS DPRD Kabupaten SBT mengingatkan kembali terkait dengan seleksi jabatan struktural eselon II pada tanggal 4 Desember 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar 500 juta pada BKPSDM Kabupaten SBT yang sampai hari ini tak kunjung pengumuman hasilnya," ungkap Husin Rumadan.

Dia menegaskan, belum dilantiknya para pejabat eselon II ini menunjukkan output dan outcome dari kegiatan tersebut nol persen.

Menurutnya, hal tersebut menjadi beban keberlangsungan pemerintahan yang sampai saat ini mayoritas jabatan-jabatan struktural eselon II diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

"Ini menunjukkan output dan outcome dari kegiatan tersebut nol persen. Dan ini menjadi beban keberlangsungan pemerintahan yang sampai saat ini mayoritas jabatan-jabatan struktural eselon II diisi oleh Pelaksana Tugas yang tentu disamping keterbatasan secara administratif, juga berdampak terhadap pekerjaan aparatur yang handal dan profesional," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD SBT, M. Umar Gasam dalam atensinya mengingatkan Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas soal nasib puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti lelang jabatan pada akhir Desember 2023 lalu.

Gasam mengungkapkan, dalam berbagai kesempatan rapat di DPRD, termasuk rapat paripurna, seluruh fraksi merekomendasikan untuk segera dilantik hasil lelang jabatan eselon II.

"Di samping kiri saudara bupati ini, saudara-saudari pimpinan OPD ini mungkin saja setiap malam itu bermunajat kepada Allah agar nasib mereka segera ditentukan lewat lelang jabatan. Saya kira dalam seluruh forum di DPRD ini, dalam tingkat satu, tingkat dua sampai forum paripurna seluruh fraksi merekomendasikan untuk ditindaklanjuti," ungkap M. Umar Gasam.

Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas saat dikonfirmasi wartawan mengungkapkan, surat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah diperoleh Pemkab SBT, sehingga tinggal menunggu waktu pelantikan.

"Hasil lelang ini, surat dari kementerian sudah ada, sudah ada. Kemarin di Jakarta sudah selesai. Tinggal acara lantik saja. Tinggal besok-besok mau dilantik, lantik saja," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Keliobas berjanji, pelantikan eselon II ini rencananya akan dilantik dalam pekan ini, bisa memungkinkan pada saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-79 atau sehari sesudah kegiatan perayaan.

"Tadi malam sudah konsultasi di BKD, mereka minta bertepatan dengan 17 Agustus. Saya bilang kalau bisa sehari setelah 17 lah, malam ramah tama baru lantik," ucapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi