Loyalis Tomagola Ngamuk, Nyaris Adu Jetos di Kantor DPC Partai Demokrat Malteng
Pemberhentian Jailani Tomagola (JT) dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Maluku Tengah (Malteng) kini menimbulkan petaka baru di tubuh DPC PD Malteng.
Pemberhentian Jailani Tomagola (JT) dari jabatan sebagai Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Maluku Tengah (Malteng) kini menimbulkan petaka baru di tubuh DPC PD Malteng.
Dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Maluku Tengah, Halimun Sahulatu berjanji akan memaksimalkan kerja-kerja partai, terutama menjaga solidaritas menuju Pemilu 2024.
Penjabat [Pj] Bupati Maluku Tengah [Malteng] Muhamat Marasabessy yang beru saja dilantik diharapkan dapat terus melakukan perubahan dalam memimpin kabupaten itu.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu meminta kepada Pertamina untuk serius dalam menangani distribusi Minyak Tanah [Mitan].
PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara berkomitmen untuk menyediakan listrik bagi masyarakat di semua wilayah termasuk masyarakat Wahai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah [Malteng].
Anggota DPRD Maluku dapil Maluku Tengah [Malteng] Halimun Sailatu meminta Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Malteng dibawa kepemimpinan Tuasikal Abua agar transparan menjelaskan secara gamblang terkait usulan pemekaran tiga wilayah calon Daerah Otonomi Baru [DOB] yang disampaikan masyarakat Malteng beberapa tahun lalu.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar dapat merubah pola perencanaan untuk memaksimalkan serapan anggaran dalam realisasi APBD di Maluku.
Wacana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Pulau Ambon yang disampaikan Walikota Ambon Richard Louhenapessy terus mendapat respon dari berbagai kalangan.
Anggota Komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu meminta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku intens mengawasi praktek jasa pinjaman online [Pinjol] yang belakangan banyak menyusahkan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah diminta untuk membenahi pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat.