Ketua DPW PKS Maluku Ikut Pelatihan Kepemimpinan Internasional di Turki
Partai Keadilan Sejahtera [PKS] memberikan perhatikan lebih dalam peningkatan kapasitas kadernya, terutama para Pimpinan wilayah.
Partai Keadilan Sejahtera [PKS] memberikan perhatikan lebih dalam peningkatan kapasitas kadernya, terutama para Pimpinan wilayah.
Jelang Pemilihan umum [Pemilu] 2024, Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Maluku menggelar uji publik untuk mendegar masukan dan saran terhadap alokasi kursi DPRD Provinsi Maluku dan penataan daerah pemilihan [Dapil] di Provinsi Maluku.
Dua lembaga pelaksana dan pengawas Pemilu di Maluku, masing-masing Komisi Pemilihan Umum [KPU] dan Badan Pengawas Pemilu [Bawaslu] mengusulkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 sebesar Rp. 584 miliar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa yang telah telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2019-2024, terus didorong untuk diwujudkan pemerintah.
Ketua Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Maluku Syamsul Rivan Kubangun menyampaikan kuota kursi atau jumlah kursi Legisltaif di Pemilu 2024 mendatang jumlahnya masih tetap sama dengan Pemilu sebelumnya. Jumlah ini, baik untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputy meminta pimpinan Badan Legislasi [Baleg] DPR RI agar dapat melibatkan organisasi profesi untuk mendegarkan masukan dan pendapat terkait proses komprehensif (penggantian) Rancangan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
Aturan tersebut dibutuhkan agar peserta pemilu serta masyarakat dapat membedakan antara sosialisasi, dan kampanye saat tahapan pemilu. Sehingga, tidak ada lagi istilah kampanye terselubung start atau curi start.
Permintaan Kemendagri itu termaktub dalam Surat Edaran Nomor 900.1.9/9095/SJ tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaran Pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengaku terdapat sebanyak 300 titik atau area di lima Kabupaten di Provinsi Maluku yang belum tersentuh jaringan internet.
Jika parpol menyiapkan kader secara baik dengan berkaca pada negara-negara demokrasi yang telah mapan misalnya Inggris, Amerika dan Prancis, maka sepatutnya parpol di Indonesia harus melakukan perisiapan kader dari level bawah.