Pansus DPRD : LKPJ Guebrnur Maluku Tidak Sesuai Mekanisme Permendagri

Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Maluku menilai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

DPRD Desak Pemda SBT Tuntaskan PLTD Kilmury

Sesuai koordinasi dengan pihak PT. PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara beberapa waktu lalu, anggaran yang masih dibutuhkan untuk kepentingan pengoperasian PLTD Kilmury kurang lebih 300 hingga 400 juta.