Sungguh ini sebuah elegi. Sejarah mencatat tanah kita bukan saja dikenal sebagai The Spicy Island, pulau penghasil rempah terbesar di dunia. Tapi juga isi perut bumi Maluku telah lama digarap untuk kepentingan Negara. Sudah seabad lebih Nusa Ina menghasilkan minyak mentah.
Ala bisa karena biasa. Peribahasa usang ini dapat dipakai untuk menggambarkan kondisi transportasi laut di daerah pulau-pulau yang ada di Maluku. Banyak rentetan peristiwa kecelakaan yang terjadi. Tapi sama sekali tak ada upaya perbaikan.
Tak salah jika srikandi Maluku itu menyebut pemerintah telah membohongi rakyat Maluku. Terlepas dari jadi tidaknya proyek yang dilebeli strategis nasional itu, tapi faktanya, isu Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat Maluku.
Beberapa kasus atau perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), dan dugaan gratifikasi yang kami ulas disini yakni sempat getol ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, dan menjadi sorotan atau konsumsi publik di Maluku.
Semua mata melotot, marah. iba dan gusar akan peristiwa tersebut. Bagaimana mungkin kawasan yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki, bisa berubah menjadi erena beresiko?
Prinsip keadilan hukum harus menjadi hal yang utama dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta menyeimbangkan yang tersirat dan tersurat berdasarkan hati nurani.
Kita tentu sangat mafhum, kenapa kasus korupsi begitu menyita perhatian banyak orang. Ini karena korupsi oleh negara dikategorikan sebagai Extraordinary crimes [kejahatan luar biasa].
Ada apa dengan mantan pejabat? Mereka yang tranding itu, karena berada dalam pusaran korupsi. Mantan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau trand-nya disebut kepala dinas.
Sebuah kabar gembira disampaikan oleh pihak PT. Pertamina (Persero) Cabang Ambon. Kabar itu tentang mega proyek pembangunan Terminal Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang baru saja tuntas dikerjakan konstruksinya.
Mengenai penanganan kasus atau perkara korupsi di negeri ini, sejatinya sudah ada produk hukum yang mengaturnya. Tergantung komitmen serta keseriusan saja dari aparat penegak hukum untuk menjalankannya.