Wara-wiri, lalu lalang, hilir mudik atau mondar mandir. Pilihan kata ini dipakai Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty saat menyampaikan protes keras mematahkan pernyataan Menteri Kelauatan dan Perikanan [KKP] Wahyu Sakti Trenggono.

Politisi PKS itu kesal dan marah. Saadiah  tak terima dengan penjelasan Menteri Wahyu yang menyebut untuk membangun integrated port [Ambon New Port] tidak ada dananya.

Tak salah jika srikandi Maluku itu menyebut pemerintah telah membohongi rakyat Maluku. Terlepas dari jadi tidaknya proyek yang dilebeli strategis nasional itu, tapi faktanya, isu Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional sudah terlanjur  dijanjikan kepada masyarakat Maluku.

Kata wara-wiri memang bukan pepesan kosong. Faktanya memang demikian. Ribuan pasang mata melihat dan menyaksikan, bagaimana satu persatu pejabat negara  tiba di Kota Ambon dan menyampaikan statemen terkait program strategis nasional ini.

Ambon atau Maluku seakan menjadi magnet para pejabat tinggi negara. Mereka datang dan pergi. Mulai dari Presiden RI Joko Widodo sampai dengan jajaran pejabat setingkat menteri. Termasuk Menteri Wahyu Sakti Trenggono.

Apa yang terjadi? Wara-wiri pun berakhir dengan ‘janji manis’. Bahkan kunjungan dan meninjau secara langsung lokasi-lokasi yang dibidik sebagai tempat dibangunnya mega proyek itu pun sering terjadi.

Memang tak mudah. Membangun infrastruktur skala nasional. Tentu membutuhkan perencanaan yang cukup matang. Selain anggaran, sejumlah persiapan pun harus lebih dulu dilakukan.

Persoalannya bukan pada waktu realisasi. Kapan dimulainya mega proyek bernilai triliunan rupiah itu. Legislator asal Maluku itu begitu kesal dan marah lantaran dua program starategis nasional ini, sudah terlanjur dijanjikan sejak lama.

Jika saat ini Menteri Wahyu Sakti Trenggono dengan gamblang menegaskan tidak ada anggaran untuk membangun integrated port, lantas buat apa selama ini janji manis itu diumbar?. Buat apa pula wara-wiri ke Maluku?

Orang Maluku tidak pernah meminta pemerintah untuk menjadikan daerahnya sebagai  Lumbung Ikan Nasional.  Begitu pula dengan Ambon New Port. Kedua program ini adalah ide dan rancangan yang dijanjikan pemerintah pusat.

Orang Maluku hanya meminta perhatian, setera dengan apa yang telah diberikan kepada nagara. Baik dari sisi sumber daya manusia di saat negara ini berjuang memerdekakan diri, hingga pada sumber daya alam yang melimpah dan selama ini menjadi tumpuan devisa bagi negara.

Tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang berada di dalam Provinsi Maluku ternyata selama ini menjadi tumpuan devisa. WPP-714, WPP-715, dan WPP-718. Maluku memiliki potensi tangkapan ikan sebesar 4,7 juta ton per tahun atau 37% dari total nasional.