BERITABETA.COM, Ambon -  Janji Presiden Joko Widodo [Jokowi] untuk menjalankan dua proyek strategi nasional di Provisni Maluku berupa proyek Ambon New Port [ANP] yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional [LIN] terancam batal dijalankan pemerintah pusat.

Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST memastikan informasi itu, menyusul pertemuan delapan wakil rakyat [anggota DPR -DPD RI] dapil Maluku di Jakarta pada 22 Februari 2024 lalu.

“Ketidakpastian proyek Ambon New Port dan LIN membuat kami anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Maluku telah menggelar pertemuan khusus membahas hal tersebut.  Sebagai tindak lanjutnya kami pun telah mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas,” ungkap politisi PKS ini dalam keterangan persnya kepada beritabeta.com, Senin (14/3/2024). 

Saadiah mengaku, mereka sangat terkejut, saat mendengar pernyataan Mentero Koordinator [Menko] Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjelaskan,  dua proyek strategi nasional itu tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di pulau Ambon, Maluku.

“Beliau menjelaskan alasan bahwa di lokasi yang disiapkan terdapat gunung berapi aktif di dasar laut serta adanya penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua proyek itu,” terang Anggota Komisi IV DPR RI ini. 

Sa’adiah menuturkan, informasi yang disampaikan Menko Luhut Binsar Panjaitan ini juga membuat Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ikut kaget.

“Pak Suharso Manoarfa juga ikut kaget ketika kami [8 wakil rakyat Maluku] bertemu beliu menyampaikan hal ini,” tandas Sa’adiah.

Saadiah juga mengaku, yang paling membingungkan lagi informasi yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas bahwa dua proyek strategi nasional ini akan dikerjakan oleh swasta. Alasannya kondisi keuangan negara. 

“Aneh, proyek kereta api cepat Jakarta - Bandung bisa menggunakan APBN, tapi Ambon New Port dan LIN yang bukan hanya untuk kepentingan Maluku saja tapi untuk kepentingan Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dilepas ke  swasta,” beber Sa’adiah.

Untuk memastikan hal ini, lanjut Sa’adiah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga sudah bertemu langsung  dengan profesor Mahfud M.D selaku Menko Polhukam. Bahkan proyek ini  sangat didukung, karena sangat tepat berdasarkan pertimbangan geopolitik dan geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat. 

Masih kata Sa’adiah, selain rangkaian pertemuan di Jakarta, dirinya bersama tujuh  rekan di DPR dan DPD RI beberapa waktu lalu telah merencanakan pertemuan dengan Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membahas hal ini. Namun, pertemuan itu tidak jadi digelar, karena gubernur punya agenda lain saat itu.