![](/storage/img/2024/07/8dd88733-8db7-43cf-a4cd-03fa9fd294bd.jpeg)
Dana Hibah KPU Maluku Sudah Dicairkan 100 Persen, Bawaslu Baru 70 Persen
Dana Hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sudan dicairkan 100 persen, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baru sekitar 70 persen.
Dana Hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku sudan dicairkan 100 persen, sementara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baru sekitar 70 persen.
Sebanyak delapan calon Direktur dan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Yapono Kota Ambon mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) di Manise Hotel, Rabu (24/7/2024).
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memastikan akan memperhatikan kebutuhan anak-anak serta menindaklanjuti hal penting yang disuarakan yakni pengawasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di kota bertajuk 'Manise' itu.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku secara resmi melaunching pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan sejumlah langkah pemeliharaan sistem kelistrikan di wilayah kerjanya menjalang Hari Kemerdekaan RI 2024.
Dalam rangka mencetak Potensi SAR yang kompeten, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon menggelar Uji Kompetensi kepada 50 orang Potensi SAR yang digelar di Kantor BPMP Provinsi Maluku, Sabtu (20/7/2024).
Jelang Pemilihan Walikota Ambon yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 mendatang, para Ketua RT/RW diingatkan agar tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat.
Achmad Yani Renuat memilih mundur diri dari Penjabat (Pj) Walikota Tual untuk ikut bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2025-2045 di Hotel Manise, Kamis (18/7/2024).
Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Dominggus N. Kaya mengingatkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara untuk segera menyiapakan seluruh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan baik.