Temui Menteri KKP, FORKAMI Minta Perpres MLIN Segera Diterbitkan
Pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia [FORKAMI] menemui Menteri Kelautan dan Perikanan [KKP], Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian KKP, Kamis pekan kemarin.
Pengurus Forum Komunikasi Maritim Indonesia [FORKAMI] menemui Menteri Kelautan dan Perikanan [KKP], Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian KKP, Kamis pekan kemarin.
Pengamat Maritim, Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa mendorong pemerintah untuk segera menandatangani Peraturan Presiden [Perpres] tentang Maluku Lumbung Ikan Nasional [MLIN].
Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan [Dapil] Maluku Saadiah Uluputty kembali menyuarakan tentang keberlanjutan perjuangan tentang Program Strategis Nasional Lumbung Ikan Nasional [LIN] di Maluku.
Pemerintah Pusat [Pempus] telah menyiapkanb Peraturan Presiden [Pempres] tentang Program Lumbung Ikan Nasional [LIN] di Provinsi Maluku.
Paguyuban Maluku di Jakarta akhirnya bertemu dengan 7 perwakilan Maluku di Senayan, menyusul kabar terbaru pemerintah akan membatalkan pembangunan Ambon New Port.
Ketidakpastian realisasi dua program strategis nasional Ambon New Port [ANP] dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku bakal memasuki babak baru.
Pemerintah Pusat masih terus melihat Maluku dengan kacamata sempit dan pemahaman yang keliru. Itu artinya, kata dia, Pemerintah Pusat [Jakarta], akan terus melukai rasa keadilan bagi masyarakat Maluku.
Program Lumbung Ikan Nasional (MLIN) dan Ambon New Port (ANP) di Provinsi Maluku dinilai merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Pusat [Pempus] sebagai sebuah kebijakan desentralisasi asimesris.
Tak salah jika srikandi Maluku itu menyebut pemerintah telah membohongi rakyat Maluku. Terlepas dari jadi tidaknya proyek yang dilebeli strategis nasional itu, tapi faktanya, isu Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat Maluku.
Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Noaf Rumau mengungkapkan, untuk mendukung sejumlah proyek nasional di Provinsi Maluku, komunikasi lintas kabupaten/kota harus lebih dimaksimalkan.