BERITABETA.COM, Ambon – Isu merebak menyebut dua program strategis nasional yaitu Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port [LIN - ANP] dibatalkan oleh Pemerintah Pusat menuai polemic di tengah publik. Bahkan rumor tersebut memantik emosi sebagian masyarakat Maluku menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, Ibukota NKRI.

Namun, wacana mengenai pembatalan LIN dan ANP justru tidak keluar dari mulut Presiden RI Joko Widodo. Sebaliknya [isu] tersebut hanya ditiupkan oleh oknum tertentu.

Tokoh Muda Maluku Hendrik Jauhari Oratmangun menganggap wacana mengenai pembatalan LIN dan ANP oleh pemerntah pusat ini menunjukkan pada dua hal.

Pertama, kegagalan kementerian terkait dalam mewujudkan janji Presiden RI Joko Widodo.

“Jadi harusnya Presiden segera mengevaluasi kementerian terkait. Bahkan sudah saatnya diganti dengan putra putri terbaik bangsa Indonesia yang lebih berkompeten,” desak Hendrik Jauhari Oratmangun saat diwawancarrai oleh Beritabeta.com Sabtu, (02/04/2022).

Kedua, Pemerintah Pusat masih terus melihat Maluku dengan kacamata sempit dan pemahaman yang keliru. Itu artinya, kata dia, Pemerintah Pusat [Jakarta], akan terus melukai rasa keadilan bagi masyarakat Maluku.

Hendrik menegaskan, jika betul LIN dan ANP dibatalkan dapat disimpulkan sebagai bentuk nyata Pemerintah Pusat hanya memandang Maluku dari aspek jumlah penduduk yang hanya terdiri dari 1,8 juta jiwa, sehingga secara politik dianggap tidak “sexy” alias tidak begitu menguntungkan elite di Jakarta.

“Kekeliruan cara pandang tersebut sangat merugikan Maluku baik secara politik maupun keadilan pembangunan,” tegas Hendrik.

Ia menandasakan, Pemerintah Pusat harus melihat Maluku dalam konteks yang lebih strategis. Pertama, Maluku adalah salah satu propinsi yang ikut menyerahkan kedaulatannya untuk mendukung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada masa kemerdekaan.

Pempus harus ketahui para tokoh masyarakat Maluku juga ikut berkontribusi dan berjasa besar terhadap NKRI baik sebelum maupun pasca kemerdekaan melalui perjuangan para Kapitan Pattimura, Karel Sadsiutubun, A.M Sangaji, J. Leimena dan lainnya.

Kedua, Maluku adalah salah satu wilayah NKRI yang masyarakatnya sangat mencintai [NKRI], walaupun selama ini kurang mendapat perhatian dan keadilan pembangunan oleh pempus, dan meskipun pernah ada gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI yang dipelopori oleh gerakan RMS.

Lalu wilayah Maluku terdiri dari tujuh persen luas daratan, dan 93 persen luas laut memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dapat menopang ekonomi nasional apabila dikelola secara baik.

Merujuk berbagai kontribusi Maluku yang luar biasa demikian, Hendrik menegaskan, bila Pempus terus melihat Maluku dengan kacamata sempit dan pemahaman yang keliru, hal tersebut menandakan [Pempus] akan terus melukai rasa keadilan masyarakat Maluku.

Artinya, Pempus tengah mempertontonkan “penghianatan” terhadap sejarah perjuangan bangsa dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri.

“Tapi, secara pribadi saya berkeyakinan pak Jokowi selaku Presiden RI akan terus melanjutkan proyek strategis nasional LIN dan ANP untuk Maluku,” pungkas Hendrik Jauhari Oratmangun.  (BB)

 

Editor : Samad Vanath Sallatalohy