BERITABETA.COM, Ambon - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan, dua Program Strategis Nasional Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) tetap jalan di Provinsi Maluku. Bahkan, Pemerintah Pusat sudah bergerak untuk memulai pembangunan  ANP untuk mendukung program LIN di Maluku. 

"Jadi tidak benar ANP dan LIN ditunda atau dibatalkan, "kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Muhammad Malawat  dan Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Abdul Haris di Ambon, Minggu (20/3/2022).

Malawat mengatakan, pihaknya baru saja kembali dari rapat bersama dengan agenda Focus Group Discussion (FGD)  yang digelar di Ciawi Bogor. Rapat bersama itu melibatkan PT Pelindo atas perintah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Maritim dan Investasi  serta Staf Presiden, dalam membahas kajian kelayakan pembangunan Pelembang Baru dan Ambon Baru. 

''Jadi 16 Maret 2022 itu kita membahas Palembang Baru, kemudian 17 Maret 2022 berlanjut dengan rapat membahas Ambon New Port, “ ungkap Malawat.

Menurut Malawat, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari Kantor Staf  Presiden dan juga Ikram Sangadji yang menjabat sebagai Asisten Deputi,  Kementerian Kemenko Marves.

Serta Asisten Deputi Bidang Perikanan Tangkap, Kementerian Perikanan dan Kelautan.

"Saat itu dari Kantor Saf Presiden bahkan mendesak agar ANP segera diwujudkan. Begitu juga dengan Kementerian Perhubungan yang mempertanyakan  studi kelayakan ANP yang mesti dibahas  Februari 2022  dilakukan Maret 2022. Mereka desak agar segera dilaksanakan pembangunan ANP,"bebernya.

Malawat menuturkan, ketika dirinya menyampaikan bahwa di Maluku saat ini tengah ramai di media sosial maupun sejumlah media cetak dan online bahwa program  ANP dan LIN dibatalkan para peserta rapat sangat kaget.

"Berbeda yang berkembang lewat media sosial. Saya sampaikan mereka kaget. Saya tidak mengerti. Proyek sudah jalan kok ada isu pembatalan. Proyek ini sudah masuk Proyek Strategi Nasional. Jadi  2025 mendatang beroperasi,'tegasnya.

Malawat mengaku, juga telah menyampaikan beredarnya alasan penundaan atau pembatalan ANP yang katanya ada ranjau darat sisa perang dan gunung berapi di bawah laut.

''Mereka malah bertanya, lokasinya dimana?. Tidak benar di lokasi ANP di desa Waai. Jadi memang sampai sekarang belum ada kejelasan lokasinya,"tandasnya. 

Lalu apa yang dihasilkan dalam dapat itu? Dia sampaikan  ada beberapa poin yang harus ditindkalanjuti dari hasil studi kelayakan ANP. 

"Nanti  kita tindaklanjuti,"katanya.