BERITABETA.COM, Jakarta - Rencana pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Provinsi Maluku yang diusung sejak  tahun 2010, hingga kini tak jelas kabarnya. Rencana yang digaungkan pada tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, hanya sebuah wacana tanpa adanya aksi.

Menyikapi hal ini, Paguyuban Maluku di Jakarta akhirnya bertemu dengan 7 perwakilan Maluku di Senayan, menyusul kabar terbaru pemerintah akan membatalkan pembangunan Ambon New Port.

Alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranjau bekas peninggalan perang dunia ke-2. Padahal Ambon New Port direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan LIN.

Anggota DPD RI Nono Sampono menyampaikan bahwa menyampaikan apresiasi atas semangat bersatu berjuang demi kepentingan Maluku.

“Atas nama kami berdelapan, kami menyampaikan apresiasi dan hormat, ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat  (08/04/2022).

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Satudarah Jakarta Marsyel Ririhena mengapresiasi Nono Sampono yang memfasilitasi pertemuan tersebut bersama 7 Wakil rakyat lainnya.

Marcel berharap pertemuan ini dapat mendengar secara langsung  tentang perkembangan proyek strategis ANP dan LIN.

Anggota DPR RI fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal menjelaskan dengan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain sehingga tetap akan terlaksana apalagi wilayah Maluku yang begitu luas.

Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Permen Nomor 18 tentang kebijakan penangkapan terukur.

“Saya tolak itu kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN, kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik” kata Saadiah.

Menurut Saadiah, karena kebijakan penangkapan ikan terukur itu hanya mengatur aspek tangkap saja, tetapi LIN mengatur seluruhnya, dari hulu hingga hilir. Selain itu Saadiah juga menyayangkan dengan alasan bahwa negara tidak ada anggaran untuk membangun ANP dan LIN.

“Puncaknya itu yang dijawab oleh pak menteri bahwa memang negara tidak punya uang. Kita dapat apa dengan kontribusi 37%, masak kita tidak dapat apa-apa. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima,” kata Saadiah.

Ia pun membandingkan dengan proyek pembangunan IKN Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di laut Maluku bertahun-tahun 3 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP ada di sana.

Mengakhiri pertemuan tersebut Nono Sampono menjelaskan awal mula Ambon New Port, dimana ANP muncul setelah pertemuan Nono Sampono, RJ Lino (saat itu direktur pPelindo II) dan Murad Ismail sebelum dilantik sebagai Gubernur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Nono Sampono.

Menurut Nono Sampono, ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan Hub, pusat logistik wilayah timur. Bukan saja dalam rangka mendukung aktifitas ekonomi tetapi sebagai penyanggah logistik pada situasi tertentu menyikapi perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan dan lingkungan strategis Asia Pasifik.

Hadir 7 wakil rakyat Maluku antara lain, Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewerissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI) dan Nono Sampono (anggota DPD RI) (BB)

Editor : Redaksi