BERITABETA.COM, Ambon – Kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno, selama tiga tahun ini dinilai telah banyak capaian yang ditorehkan dengan indikator-indikator  pembangunan dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa dalam diskusi publik dengan dengan tema, "Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO" yang digelar di warung katong, Ambon, Selasa (21/6/2022).

"Tiga tahun pemerintahan Murad –Orno  sudah sesuai jalur yang benar. Banyak capaian dengan indikator-indikator  pembangunan dan dampak sosial ekonominya. Selain itu, banyak progres yang dicapai dalam pemerintahan ini. Dan banyak juga rencana kita kedepan untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik,"ungkap Lailosa.

Lailosa tampil sebagai nara sumber dalam diskusi publik yang digagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan disiarkan secara live di LPP TVRI dan RRI.

Diskusi ini juga menghadirkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai narasumber. Sementara pemandu dikusi public adalah Monica Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI.

Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan Murad – Orno selama yakni pelayanan dasar yang terus dilakukan.

 

 

"Bahkan, indikator pembangunan 3 tahun terakhir ini sudah melampaui target kita pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat. Sedangkan, program ekonomi seperti program komuditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil menengah dan program terkait pemerintahan juga stabilitas daerah bekerja sama strategis dengan yang punya wewenang kami akan dorong terus,"paparnya.

Dikatakan, meski pemerintahan Murad –Orno selama ini banyak dihadapkan dengan ragam tantangan dan kendala seperti gempa bumi dan pandemi Covid-19,  namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran juga dapat diturunkan.

''Begitu juga dengan peningkatan  kualitas  di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,"jelasnya.

Sementara itu, Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah dalam kesempatan itu juga menegaskan, pemerintahan Murad –Orno sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan kualitas birokrasi.

"Sebelumnya Maluku tidak inovatif. Namun, ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku  ada peningkatan budaya inovatif,"jelasnya.

Ini, kata dia, terbukti dengan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 dan Provinsi Maluku berada pada urutan ke -29 dan masuk pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30 (skor 30,41).

Ia menjelaskan, terdapat 4 Provinsi yang kurang inovatif yaitu nomor 31, Provinsi Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33 Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69),"papar Basalamah.

Tak hanya itu, Basalamah menambahkan, hasil penilaian Ombudsmen RI terkait penghargaan kepatuhan tingkat standar pelayanan publik 2021,  Provinsi Maluku berada pada peringkat ke 6 dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86), Bengkulu dengan skor (91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37), Kalimantan Barat dengan skor (97,37) dan Provinsi Riau sebagai peringkat 1 dengan skor (98,12).

"Di penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku juga mendapat pengakuan dalam hal Tata Kelola Pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI (Standard National Indonesia),"paparnya.