Bahkan, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 terkait manajemen organisasi pendidikan. Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan.

Kendati begitu, Basalamah mengaku, ada kendala dalam membangun Maluku, karena letak geografis Maluku, adalah Kepulauan. Pasalnya, untuk membangun Maluku tidak saja hanya menjadi peran pemerintah provinsi, tapi butuh perhatian serius Pemerintah Pusat dan kabupaten/kota dan pihak lainya.

Apresiasi Kepemimpinan Murad – Orno

Dalam sisi interaktif atau tanya jawab terdapat banyak pendegar yang menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku ini.

Misalnya, yang disampaikan Andi dari Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan  Nus Kewol, dari Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kedua warga ini menyampaikan  apresiasi atas kepemimpinan Murad –Orno selama tiga Tahun ini.

Andi dan Nus juga berharap pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan Migas Blok Masela dan pertambangan laut serta Maluku Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port (LIN-ANP) dapat segera direleasasikan.

Menanggapi hal ini, Lailosa menjelaskan, untuk Migas Blok Masela, Participating Interest (PI) 10 persen sudah menjadi milik Maluku, meski ada dinamika dari provinsi lain dan pihak lain yang ingin mengelola Blok Migas terbesar di Asia Tenggara itu.

Sementara PI 10 persen Blok Bula dan Non Bula  dalam tahap negosiasi.

"Kalau Blok Masela dalam proses. Kalau Blok Bula dan Non Bula kita berharap 2022 sudah jalan untuk pembangunan di Maluku,"terangnya.

Soal, LIN dan ANP, jelas dia, Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian lain sudah mengundang pihaknya membahas rancangan peraturan Presiden. Sementara ANP, Kementerian Perhubungan sementara melakukan studi kelayakan dan Pembangunan diserahkan ke pihak investor.

"Kita hanya siapkan lahan untuk ANP. Kalau LIN sudah dikawal Kementerian dan lembaga untuk direleasasikan,"bebernya.

Lailosa dan Basalamah juga menegaskan, selama ini kepemimpinan Murad –Orno tidak anti kritik. Namun, mereka berharap kritik yang disampaikan sesuai data dan fakta sehingga tidak menjadi opini liar dan menjadi istrik politik.

"Kita tidak anti kritik. Mari kita bersama bangun Maluku. Mari sampaikan masukan yang konstruktif. Jadi kita minta  masukan dan saran yang elegan,"harap mereka (*)

Editor : Redaksi