Oleh : Hadi Basalamah, SE, MM (Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku)

Gubernur-Wakil Gubernur Maluku H. Murad Ismail dan Barnabas Orno saat ini telah menginjak 3 tahun kepemimpinan semenjak dilantik pada akhir April 2019 yang lalu. Banyak sekali tantangan dan dinamika yang telah dilalui sepanjang 3 tahun kepemimpinan, berikut plus-minusnya.

Oleh karena itu perlu informasi yang mencereahkan kepada masyarakat terkait berbagai program dan capaian keberhasilan pembangunan selama tiga tahun berjalan.

Hal tersebut sangat penting untuk menghindari bias informasi akibat opini-opini liar yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihat tertentu dengan tendensi politik yang bertujuan membangun distrust, menjatuhkan citra, dan melemahkan dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di samping itu evaluasi ini juga penting sebagai poin refleksi, proyeksi, dan penguatan langkah-langkah strategis ke depan yang tentunya harus selalu konsisten pada pencapaian visi pembangunan daerah 2019-2024, yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani; terjamin dalam kesejahteraan; dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

Perlu diketahui bahwa saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik pada tanggal 24 April 2019, proses perencanaan dan anggaran pembangunan tahunan sudah berjalan, dimana yang bisa dilakukan pemerintahan baru hanyalah sekedar penyesuaian- penyesuaian terbatas guna menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan pada pemerintahan sebelumnya.

Praktis dokumen RPJMD 2019-2014 maupun dokumen perencanaan lainnya baru bisa dibahas dan dikonsolidasikan pada paruh terakhir 2019.

Di saat bersamaan, pada tanggal 26 September 2019 atau baru sekitar 5 bulan pemerintahan berjalan, yang

mana masih dalam suasana pembenahan dan penyesuaian sana-sini, Maluku dikejutkan dengan Gempa Bumi bermagnitudo 6,5, disusul 5.100 kali gempa susulan yang sangat mencekam hingga akhir tahun 2019. Kejadian tersebut diakui cukup berdampak bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan suasana kejiwaaan masyarakat.

Pemerintah provinsi Maluku sendiri dalam hal ini dituntut harus bisa memecah fokus dan memusatkan konsentrasi pada agenda-agenda mitigasi serta pemulihan fisik dan psikis pasca bencana.

Sesuatu yang tentu saja tidak mudah di tengah begitu banyaknya kebutuhan pembangunan, terbatasnya kapasitas fiskal, serta kendala geografis wilayah Maluku yang kepulauan.

Meskipun begitu, namun pada tahun 2019 Pemprov Maluku tetap menghasilkan kinerja yang cukup baik. Diantaranya adalah diperolehnya opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setelah pada tahun 2018 hanya mendapatkan predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sementara perkembangan indicator makroekonomi juga mencatat angka yang cukup menggembirakan di tahun 2019. Tingkat kemiskinan turun dari 17,85% pada september 2018 menjadi 17,65% di September 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun dari 6,95% pada Agustus 2018 menjadi 6,69% di Agustus 2019.

Demikian pula angka ketimpangan (Gini ratio) yang juga turun dari 0,326 pada September 2018 menjadi 0,320 pada September 2019.  Di saat bersamaan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku juga tercatat makin membaik, yakni naik dari 68,87 pada tahun 2018 menjadi 69,45 di tahun 2019.

Sementara angka inflasi pada tahun 2019 relatif terkontrol di angka 2,04%, lebih rendah disbanding inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 3,53%.

Memang diakui pertumbuhan ekonomi 2019 mengalami sedikit penurunan dari 5,91% menjadi 5,41% atau turun 0,5 poin. Namun harus disadari bahwa pada tahun 2019, secara keseluruhan perekonomian global memang sedang merosot yakni hanya tumbuh sebesar 2,3% akibat perang dagang berkepanjangan yang memicu ketidakpastian ekonomi saat itu. Akibatnya pertumbuhan ekonomi nasional 2019 juga turun menjadi 4,98%.